SuaraJabar.id - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, H Mulus megatakan, dirinya mendapat laporan adanya limbah bekas proyek PLTU Cirebon II yang dibuang sembarangan.
Limbah itu diduga mengandung benda beracun dan berbahaya (B3). Limbah B3 itu dibuang di tanah-tanah kosong milik warga, bekas galian C, dan di sepadan jalan nasional.
Limbah ini diduga dibuang oleh pemenang lelang pengurusan limbah bekas pembangunan PLTU II milik Hyundai.
Hanya saja, limbah-limbah yang dianggap tidak memiliki nilai ekonomis, dibuang sembarangan oleh pihak pemenang lelang, bahkan dugaannya terdapat juga limbah B3.
Baca Juga: Ratusan Rumah di Cirebon Terendam Banjir hingga Setinggi 1 Meter
Mulus menyampaikan, dirinya telah mendapatkan laporan dari masyarakat di sekitar pembangunan PLTU II. Mereka, kata dia, mengeluhkan banyaknya limbah bekas proyek yang dibuang sembarangan. Yang tentunya, kata dia, akan berdampak ke lingkungan dan masyarakat sekitar.
Ia menjelaskan, yang namanya limbah ada spesifikasinya. Ada limbah rumah tangga, limbah B3, limbah industri, dan lainnya.
Yang tentunya, kata dia, tidak boleh dibuang sembarangan. Harusnya pihak perusahaan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Artinya kalau memang ada limbah B3-nya ya seharusnya koordinasi dengan pihak DLH. Kalau asal buang saja otomatis menyalahi aturan, jelas limbah ini dampaknya akan ke masyarakat dan lingkungan sekitar juga. Jadi tidak bisa seenaknya membuang limbah,” kata H Mulus, Kamis (21/1/2021).
Pihaknya, selaku Komisi III yang membidangi lingkungan dan mitra kerjanya dengan DLH sebagai leading sektor yang mengurusi limbah, akan mempertanyakan terkait laporan masyarakat ini. Tak hanya itu, pihaknya juga mengancam akan melakukan sidak ke lokasi pembuangan limbah tersebut.
“Kita juga akan pertanyakan ke dinas terkait. Jadi LH harus tegas, jangan diam saja. Kita di Komisi III khususnya akan ajukan sidak kalau memang membuang limbahnya sembarangan. Kita akan cek langsung ke lokasi. Dan kalau benar ya harus diberikan sanksi,” ungkap H Mulus.
Baca Juga: Nekat Langgar Ketentuan PPKM, Rumah Makan di Cirebon Disegel
Ia pun mengaskan, DLH harusnya bertindak tegas soal limbah-limbah semacam itu. Jangan sampai, terus dibiarkan yang nantinya berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Jadi DLH yang menangani soal limbah, harus bertindak, jangan diam saja. Harus memiliki keberanian, masalahnya limbah ini kan akan sangat berdampak pada lingkungan dan masyarakat,” kata H Mulus.
Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Cirebon, Deni Nurcahya mengaku, pihaknya baru mendapatkan laporan dari masyarakat terkait limbah bekas pembangunan PLTU II yang dibuang sembarangan. Ia pun sudah mendisposisikan untuk sidak ke lokasi.
“Iya, kita tadi baru dapat laporan juga soal limbah yang dibuang sembarangan. Kita sudah mendisposisikan untuk meninjau langsung ke lokasi,” ujar Deni.
Berita Terkait
Terpopuler
- Drawing Round 4 Kualifikasi Piala Dunia: Timnas Indonesia Masuk Pot 3, Siapa Lawannya?
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas Murah Berdesain Mewah: Harga Mulai Rp 60 Jutaan
- 6 Mobil Bekas Sedan di Bawah Rp30 Jutaan: Perawatan Mudah, Lunas Tanpa Cicilan
- 3 Negara yang Sebaiknya Tidak Jadi Lawan Timnas Indonesia di Round 4, Potensi Gangguan Non Teknis
- 8 Pilihan Bedak yang Semakin Berkeringat Semakin Bagus, Harga Mulai Rp32 Ribuan!
Pilihan
-
5 Mobil Bekas Murah untuk Keluarga Muda Harga 70 Jutaan: Tangguh, Irit dan Bertenaga
-
Aib Timnas Indonesia di Osaka, Titah Erick Thohir: Evaluasi Patrick Kluivert!
-
Daftar 13 Negara yang Lolos ke Piala Dunia 2026: Masih Ada Tempat Buat Timnas Indonesia
-
Shin Tae-yong Masuk Rumah Sakit, Sempat Komentari Timnas Indonesia vs Jepang
-
7 HP di Bawah Rp2 Juta Memori 128 GB: Kamera Resolusi Tinggi, Aman Simpan Dokumen
Terkini
-
Harga Mulai 3 Jutaan, iQOO Z10 Tawarkan Spek Premium dengan Desain Stylish
-
Perjalanan Haji Terakhir Apang, Warga Garut Itu Berpulang di Tanah Suci
-
Susah Dapat Kerja? Platform Digital Inovatif Ini Siap Bantu Warga Jabar
-
Terkuak! Dokter Terduga Pemerkosa Pasien Punya Fantasi Seksual Menyimpang
-
Sidang Korupsi Hibah NPCI Jabar: Hasil Audit Perkara Kevin Fabiano Dinilai Cacat Hukum