Nama Warga Dicatut dalam Sertifikat Laut Kawasan Subang, Pj Gubernur Jabar: Sedang Kami Cek

Ratusan nama warga Subang di catut dalam SHM program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada 2021 lalu itu. Ironisnya, warga yang namanya di catut bukanlah warga setempat bahkan mereka mengaku tidak tahu memiliki sertifikat di laut.

Pencatutan nama ini diduga dilakukan untuk memuluskan rencana kelompok atau perusahaan tertentu yang ingin mereklamasi laut. Dari situs ATR/BPN, area SHM di wilayah perairan laut Cirewang itu juga terlihat jelas.

Sejumlah warga dan nelayan tegas menolak rencana reklamasi yang diduga untuk pembangunan pelabuhan mandiri. Mereka mendesak Kementerian ATR/BPN untuk memberikan penjelasan terkait temuan SHM ini.

Temuan ini dianggap serupa dengan kasus di perairan laut Tangerang. Kebetulan, Kepala Kantor ATR/BPN Tangerang periode 2022-2024 sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Kantor ATR/BPN Subang.

Baca Juga: Segel Area Reklamasi Perairan Pal Jaya Bekasi, Menteri LH: Harus Kita Tertibkan

"Saya warga Cirewang tidak mengetahui adanya sertifikat itu, dulunya ini emang laut bukan tambak, cuma sekarang dangkal, nelayan di sini yang tahu hanya sebagian saja dan dikasih uang untuk tanda tangan, dulu sempat ada alat berat untuk pembuatan tambak, tapi di demo sama warga Cirewang, sekarang tidak ada lagi," kata Jakaria salah seorang nelayan.

Warga baru mengetahui namanya di catut setelah diberitahu seorang aktivis lingkungan yang membawa berkas. Salah seorang di antaranya bernama Yati yang kaget namanya sebagai penerima sertifikat.

"Saya tidak mengetahui adanya manfaat lahan dari Pak Presiden, namun sekarang namanya ada dan tahu itu juga dari seseorang, sebelumnya juga tidak pernah didatangi dan mendata, sekarang tahu secara tiba tiba saja, dan tidak tahu juga dapat lahannya daratan ataupun lautan," ungkap Yati.

Sementara, Asep Sumarna Toha salah seorang aktivis lingkungan menyebutkan laut yang disertifikatkan ada 307 bidang dengan luas 460 hektare.

"Dugaan kita sertifikat tersebut di kuasai oleh mafia tanah, dan penerbitan sertifikat ini pada zamannya Pa Joko di 2021 saat menjabat kepala BPN Subang, dan saat itu langsung pindah ke Tangerang, dan diduga ada korelasi juga dengan kegiatan yang sekarang ramai dengan pagar laut di Tanggerang," kata Asep.

Baca Juga: Pj Gubernur: Pemprov Jawa Barat Tiga Kali Tolak Pengajuan PKKPRL PT TRPN