SuaraJabar.id - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) siap membangun tanggul di Kali Bekasi dalam rangka mitigasi banjir di Jawa Barat (Jabar).
"Kalau detail terkait dengan masalah penanggulangan banjir yang saat ini belum selesai adalah untuk tanggul-tanggul, yang sampai dengan saat ini kami masih membutuhkan lahan," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti di Jakarta, Senin (17/3/2025).
Terkait lahan ini, Kemen-PU berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi dan juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Mudah-mudahan kalau terkait tanah yang tadi disampaikan oleh Menteri ATR, kita bisa melakukan identifikasi dan datanya sama semuanya, bulan April kita bisa melakukan penetapan lokasi (penlok) selesai, dan akhir Mei kita juga bisa melakukan pembebasan lahannya, sehingga Juni kita bisa menindaklanjuti untuk pembangunan tanggul-tanggul di Kali Bekasi yang masih ada 19,4 km yang belum selesai," kata Diana.
Untuk pembangunan tanggul di Kali Bekasi sendiri terdiri dari tujuh paket dengan total anggaran Rp3,6 triliun.
Dalam kesempatan sama, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur untuk mitigasi banjir membutuhkan pengadaan lahan.
Sebelum adanya pengadaan lahan, maka perlu dilakukan penetapan lokasi (penlok) terlebih dahulu. Berkaitan dengan mitigasi banjir di sungai, karena sungai bersifat lintas kabupaten/kota maka penloknya ditetapkan oleh gubernur.
"Hasil sementara rapat antara Kemen-PU, Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen kalau bisa penloknya akan selesai di pertengahan bulan April. Pengadaan tanahnya selesai di akhir bulan Mei. Bulan Juni sudah mulai proses pembangunan baik itu normalisasi sungai, tanggul dan sempadan sungai, maupun situ, irigasi dan bendungan," kata Nusron.
Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen bencana banjir yang terjadi pada tahun ini merupakan banjir yang terakhir, dan tidak boleh terjadi lagi banjir berikutnya.
Menurut dia, salah satu problem dari bencana banjir yang terjadi saat ini ada tiga masalah.
Pertama, di hulu daerah resapan airnya terdiri atas kawasan gunung, hutan, dan areal perkebunan itu berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elite, menjadi kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi.
Masalah kedua, di bantaran sungainya berubah juga, sudah terjadi penyempitan, kemudian pendangkalan, bahkan daerah aliran sungainya diisi oleh areal permukiman, termasuk dahulu banyak sekali rumah, perumahan-perumahan berizin itu mengambil daerah aliran sungai sebagai bibir dari areal perumahan itu.
Ketiga, untuk daerah hilirnya itu juga banyak daerah rawa yang diuruk, kemudian daerah sawah diuruk atau areal persawahan di tengahnya, di tata ruangnya ada areal permukiman, kemudian akhirnya banjir hampir 2,5 meter.
Pengendalian Banjir akan Dilaksanakan Secara Struktural dan Nonstruktural
Diana Kusumastuti juga mengungkapkan pengendalian banjir di wilayah Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) dilaksanakan secara struktural maupun nonstruktural.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Skincare Reza Gladys Dinyatakan Ilegal, Fitri Salhuteru Tampilkan Surat Keterangan Notifikasi BPOM
- Roy Suryo Desak Kejari Jaksel Tangkap Silfester Matutina: Kalau Sudah Inkrah, Harus Dieksekusi!
- Bukan Jay Idzes, Pemain Keturunan Indonesia Resmi Gabung ke AC Milan Dikontrak 1 Tahun
- 3 Klub yang Dirumorkan Rekrut Thom Haye, Berlabuh Kemana?
- Selamat Datang Jay Idzes! Klub Turin Buka Pintu untuk Kapten Timnas Indonesia
Pilihan
-
Daftar 5 Sepatu Lokal untuk Lari Harian, Nyaman dan Ringan Membentur Aspal
-
Aremania Wajib Catat! Manajemen Arema FC Tetapkan Harga Tiket Laga Kandang
-
Kevin Diks Menggila di Borussia-Park, Cetak Gol Bantu Gladbach Hajar Valencia 2-0
-
Calvin Verdonk Tergusur dari Posisi Wingback saat NEC Hajar Blackburn
-
6 Smartwatch Murah untuk Gaji UMR, Pilihan Terbaik Para Perintis 2025
Terkini
-
Ambisi Besar Cianjur 2025: Targetkan 30 Persen Turis Bule Hingga Janji Ramzi Bereskan 'Jalur Neraka'
-
5 Fakta Skandal Rp2,1 M di Garut: Dari Ultimatum DPRD Hingga Daftar 13 Kecamatan Wajib Setor Uang
-
Terjerat Temuan BPK, Ini Daftar 13 Kecamatan di Garut yang Wajib Kembalikan Uang Negara Rp2,1 M
-
Siapa Bertanggung Jawab? BPK Temukan Rp2,1 M Harus Kembali ke Kas Negara dari 13 Kecamatan Garut
-
5 Fakta Penting Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek di Subang, Puluhan Jadwal Kacau