KPK Bertemu Dedi Mulyadi, Ada Apa?

SuaraJabar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi diduga terkait kasus korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Namun Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengaku bahwa pihaknya tidak membahas mengenai kasus korupsi BJB saat pertemuan dengan Dedi Mulyadi Senin pagi.

“Tidak spesifik membahas perkara yang sedang ditangani oleh KPK,” ujarnya.

Adapun kasus dugaan korupsi tersebut terkait proyek pengadaan iklan pada Bank BJB periode 2021—2023, dan turut menyeret mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil usai rumahnya digeledah pada 10 Maret 2025 oleh penyidik KPK.

Lebih lanjut Budi menjelaskan bahwa pertemuan antara pejabat KPK dengan Dedi Mulyadi secara khusus hanya membahas perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Provinsi Jabar.

“Nantinya KPK juga akan melakukan rapat koordinasi kepada seluruh kepala daerah di lingkungan Jawa Barat untuk kembali memetakan karena tentunya setiap wilayah punya kekhususannya, atau permasalahannya,” ujarnya.

Sementara itu, dia menyatakan bahwa KPK mendukung upaya perencanaan penganggaran yang efisien, transparan, akuntabel, dan berpedoman pada prinsip-prinsip maupun ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

“Dengan demikian, upaya-upaya tersebut tidak hanya untuk memitigasi ataupun mencegah potensi terjadinya korupsi, tetapi juga memastikan agar setiap rupiah anggaran negara ataupun anggaran daerah bisa betul-betul bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Namun, kata dia, upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah tetap membutuhkan komitmen dari anggota dewan di DPRD.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Sebut Laki-laki Suka Berbohong Jadi Target Masuk Barak Militer

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengunjungi KPK pada Senin pagi.

Usai pertemuan, Dedi mengatakan bahwa dirinya membahas upaya realokasi anggaran Pemprov Jabar.

“Ada Rp5 triliun lebih realokasi anggaran. Realokasi itu mengubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah,” ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi lahir 11 April 1971 adalah seorang aktivis dan politikus berkebangsaan Indonesia, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025-2030.

Ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah pemilihan Jawa Barat VII dan duduk di Komisi VI dari 2019 hingga 2023.
Sebelumnya, Dedi menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode berturut-turut dari 2008 sampai 2018.

Kiprahnya menjadi bupati bermula setelah dirinya terpilih pada Pilkada 2008 dengan menjadikan Dudung Bachtiar Supardi sebagai wakilnya di pemerintahan.

Pada pemilu selanjutnya, ia kembali terpilih untuk masa jabatan kedua periode 2013–2018.

Sebelum diangkat menjadi bupati, Dedi terlebih dahulu berkarier sebagai wakil bupati dan legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta pada 1999 hingga pengunduran dirinya seusai terpilih menjadi Wakil Bupati Purwakarta.

Secara demokratis, Dedi diaklamasikan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jawa Barat untuk masa bakti 2016–2020 menggantikan posisi Irianto Syafiuddin.

Pada saat Pilgub Jabar 2018, ia diusung oleh partainya, Golkar, untuk menjadi calon Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi wakil gubernur petahana yang juga kader Partai Demokrat, Deddy Mizwar.

Pada saat Pilgub Jabar 2024 Dedi yang sudah pindah partai ke Gerindra kembali dicalonkan menjadi calon gubernur yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju dimana dalam koalisi tersebut terdapat Partai Golkar, partainya terdahulu.

Dedi berpasangan dengan Erwan Setiawan. Di tahun 2025 pada tanggal 20 Februari, Dedi-Erwan resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Dedi Mulyadi lahir di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

Dia merupakan putra bungsu dari sembilan bersaudara. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana merupakan pensiunan Tentara Prajurit Kader sejak usia 28 tahun akibat sakit yang diderita sebagai dampak racun mata-mata kolonial.

Ibunya, Karsiti yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah adalah aktivis Palang Merah Indonesia. Dia sering membantu ibunya mengembala domba dan berladang.

Dedi Mulyadi menempuh masa SD hingga SMA di kota kelahirannya, Subang. Mulai dari SD Subakti (1984), SMP Kalijati (1987), dan SMA Negeri 1 Purwadadi (1990).

Selanjutnya pendidikan tingginya diselesaikan di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta dengan meraih gelar Sarjana Hukum (1999).

Selama berkuliah Dedi Mulyadi juga pernah menjadi aktivis dan menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Islam cabang Purwakarta.