SuaraJabar.id - Kekhawatiran para orang tua akhirnya terjawab sudah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan jaminan krusial bagi 196 anak dan pelajar yang ditangkap aparat kepolisian saat terlibat dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (25/8) lalu.
Di tengah ancaman sanksi akademik, KPAI menegaskan akan memastikan tidak ada satu pun dari mereka yang dikeluarkan dari sekolah.
Langkah ini diambil setelah para pelajar tersebut dipulangkan oleh Polda Metro Jaya, sekaligus mengungkap fakta bahwa kehadiran mereka di lokasi demo bukan untuk menyampaikan aspirasi, melainkan karena terprovokasi ajakan di media sosial.
Setelah para pelajar dipulangkan ke orang tua masing-masing, muncul ketakutan besar akan sanksi terberat dari pihak sekolah, yaitu drop out (DO).
Menanggapi keresahan ini, KPAI bertindak cepat sebagai garda terdepan perlindungan hak pendidikan anak.
Komisioner KPAI, Sylvana Maria, menegaskan komitmen lembaganya saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Selasa.
"Kita akan koordinasi ke Dinas terkait (Dinas Pendidikan) dan sekolah-sekolah untuk memastikan mereka tidak dikeluarkan," kata Sylvana, merespons langsung keluhan dan ketakutan para orang tua, dilansir dari Antara.
Tindakan KPAI tidak berhenti pada jaminan lisan. Mereka akan mengambil langkah proaktif dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah yang sejumlah muridnya terlibat dalam aksi tersebut.
Tujuannya bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menggali akar masalah yang lebih dalam.
Baca Juga: Ini Dia Bocoran 2 Dinas Baru Pemkab Bogor, Siap-Siap Ngantor Sementara di Vivo Mall
"Kami tentu akan terus 'follow up'. Saya sudah mencatat misalnya beberapa nama sekolah yang jumlah muridnya (yang terlibat dalam aksi) lumayan signifikan lebih dari 5, lebih dari 10," ungkap Sylvana.
Kunjungan ini bertujuan untuk berdialog dengan pihak sekolah dan mencari tahu mengapa para siswa bisa dengan mudahnya ikut dalam aksi kekerasan yang bahkan tidak mereka pahami substansinya, sekaligus merumuskan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
Di sisi lain, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary, membeberkan hasil pemeriksaan awal terhadap ratusan pelajar tersebut. Fakta yang ditemukan cukup mengkhawatirkan.
Bukan Bagian dari Massa Aksi: Mereka ternyata tidak termasuk dalam klaster massa atau aliansi yang secara resmi menyampaikan pendapat di muka umum.
Kehadiran mereka murni karena ajakan yang viral di media sosial. "Mereka datang karena ajakan dari media sosial," kata Ade Ary.
Ironisnya, alih-alih berorasi, sebagian dari mereka justru terlibat dalam aksi perusakan fasilitas umum.
Tag
Berita Terkait
-
Ini Dia Bocoran 2 Dinas Baru Pemkab Bogor, Siap-Siap Ngantor Sementara di Vivo Mall
-
Ngeri! Teknologi AI Disalahgunakan, Foto Puluhan Siswi di Cirebon Diedit Jadi Konten Asusila
-
Drama Penangkapan DPO di Bogor: Pintu Didobrak, Maling Bersenpi Ditemukan Meringkuk di Lemari Dapur
-
7 Fakta Miris Penemuan Jasad Bayi di Sungai Cianjur: Luka Misterius hingga Dugaan Pelaku Orang Luar
-
7 Fakta Miris Kematian Balita Raya: Bukan Cacing, Sepsis dan Alarm untuk Layanan Kesehatan Kita
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Penuhi Panggilan sebagai Saksi, BPKH Tegaskan Komitmen Dukung Penegakan Hukum
-
Geger Skandal Sekpri vs Wabup Sumedang: Rumah Dinas Jadi Sorotan, Pemprov Turun Tangan
-
Pemkab Bogor Pastikan Layanan Masyarakat Tetap Prima di Tengah Proses Hukum KPK
-
Usai Bappenda dan BKPSDM, Kini Giliran Disdik Bogor Digeledah KPK
-
Momen Hangat Rudy Susmanto di Balai Kesejahteraan Sosial: Dari Beri Makan Warga hingga Cek Fasilitas