BP Taskin dan IPB Kebut Integrasi Data Desa Presisi Demi Hapus Kemiskinan Ekstrem

SuaraJabar.id - Isu bantuan sosial yang tidak tepat sasaran seringkali menjadi perbincangan panas di media sosial. Menjawab kegelisahan tersebut, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mengambil langkah progresif dengan menggandeng akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Kolaborasi ini diwujudkan dalam Seminar Nasional yang membahas integrasi data super akurat demi masa depan Indonesia yang lebih adil.

Seminar bertajuk “Integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan Data Desa Presisi sebagai Basis Pemutakhiran Data Mikro Menuju Percepatan Pengentasan Kemiskinan” ini digelar sebagai respon cepat terhadap mandat Presiden.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem.

Tujuannya yakni menjadikan DTSEN sebagai single source of truth atau satu-satunya kebenaran data rujukan nasional agar tidak ada lagi tumpang tindih kebijakan.

Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses BP Taskin, Novrizal Tahar menekankan bahwa era kebijakan kira-kira sudah berakhir.

Bagi Tahar sapaan akrabnya, efektivitas negara hadir membantu rakyat miskin sangat bergantung pada kualitas data yang dipegang.

“Pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memperbanyak program, tetapi harus dimulai dari ketepatan data. Integrasi DTSEN dengan data mikro desa yang presisi memungkinkan negara hadir secara tepat sasaran, terutama bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrem,” ujarnya dihadapan perwakilan kepala desa yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 22 Desember 2025.

Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah serius membedah masalah kemiskinan hingga ke akar rumput, menggunakan pendekatan berbasis data spasial yang detail hingga ke level rumah tangga.

Baca Juga: Dulu Meresahkan, Kini Joki Puncak Bogor Direkrut Polisi Jadi Pasukan Khusus Libur Nataru

Dalam ekosistem data nasional, posisi Data Desa Presisi (DDP) yang dikembangkan oleh IPB menjadi sangat vital.

Tahar menjelaskan bahwa keberhasilan DTSEN sangat bergantung pada pemutakhiran data di tingkat desa dan kelurahan.

DDP dinilai mampu memetakan kantong kemiskinan secara visual dan presisi, sehingga intervensi bantuan bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokal yang spesifik.

Tahar juga meluruskan persepsi mengenai posisi data yang dikembangkan kampus ini.

“Data Desa Presisi bukanlah sistem tandingan, melainkan mitra strategis DTSEN. Integrasi ini akan memperkuat perencanaan pembangunan dan memastikan intervensi pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan terukur,” jelasnya.

Seminar ini tidak hanya menjadi panggung satu arah, melainkan forum diskusi strategis yang menghadirkan para pemangku kebijakan kunci, mulai dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Menteri PPN/Kepala Bappenas, hingga perwakilan pemerintah daerah.