Kegiatan Perkemahan Pemuda Ahmadiyah Dibubarkan Polisi

SuaraJabar.id - Sebuah kegiatan perkemahan yang diikuti oleh ratusan remaja dan anak-anak dari komunitas pemuda Ahmadiyah, di Karanganyar, Jawa Tengah berujung pada pembubaran oleh pihak kepolisian, Jumat (5/6/2026).

Langkah ini diambil setelah lokasi kegiatan didatangi oleh sekelompok massa yang melakukan aksi unjuk rasa menolak keberadaan kegiatan tersebut.

Juru Bicara dan Sekretaris Pers PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Yendra Budiana, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyayangkan tindakan pembubaran yang dinilai tidak memiliki dasar administratif yang kuat.

Kronologi Penolakan Massa di Lokasi Perkemahan

Yendra menjelaskan bahwa sekelompok massa yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Ukhuwah Islamiah mendatangi lokasi perkemahan. Jumlah massa diperkirakan berkisar antara 50 hingga 150 orang.

Meski jumlah massa aksi jauh lebih kecil dibandingkan peserta perkemahan yang mencapai hampir 1.000 orang, pihak kepolisian tetap mengambil keputusan untuk menghentikan kegiatan tersebut.

"Polisi hanya mengecek dan menghitung jumlah kelompok yang melakukan tekanan. Dalam negosiasi, kami sempat meminta surat perintah tertulis terkait pembubaran ini, namun pihak kepolisian tidak memberikan surat resmi tersebut," ungkap Yendra dihubungi SuaraJabar.

PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia menegaskan bahwa agenda yang dilaksanakan di lokasi tersebut murni merupakan kegiatan luar ruang (camping) bagi para pemuda dan remaja.

Yendra memastikan tidak ada muatan dakwah atau aktivitas keagamaan tertentu yang bersifat provokatif.

Baca Juga: Sapi Kurban Asal Depok Mengamuk di Sukabumi, Kabur ke Hutan hingga Dikepung Warga

“Sebenarnya acaranya itu camping anak-anak dan remaja. Harapan kami, seharusnya polisi memberikan perlindungan dan pengayoman karena tidak ada aktivitas dakwah di sana. Kami fokus pada keselamatan karena peserta di sana banyak anak-anak,” tambahnya.

Saat ini kata dia, JAI memprioritaskan proses pemulangan seluruh peserta perkemahan ke rumah masing-masing dengan aman guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Namun secara hukum, Yendra menekankan perlunya evaluasi terhadap pola penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait perlindungan terhadap hak warga negara dalam berkegiatan secara normal.

“Kami akan memastikan kenapa sebuah kegiatan warga negara yang diperbolehkan oleh negara justru harus bubar saat ada tekanan dari kelompok kecil. Seharusnya kelompok yang mengganggu itu yang dicegah, bukan kegiatannya yang dihentikan,” tegas Yendra.

PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia berharap agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan tanpa diskriminasi.
JAI mendesak agar negara mampu memastikan setiap rakyat merasa tenang saat menjalankan aktivitas sosial tanpa terganggu oleh kelompok-kelompok yang berupaya merusak keamanan dan keberagaman.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian setempat belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan teknis pembubaran tanpa surat tertulis tersebut.