Polda Jabar Perbolehkan Rahmat Baequni Berceramah Kembali Dengan Syarat

Chandra Iswinarno
Polda Jabar Perbolehkan Rahmat Baequni Berceramah Kembali Dengan Syarat
Penceramah Rahmat Baequni saat di Mapolda Jabar. [Antara]

Jika Rahmat mengulangi perbuatannya pihak kepolisian tidak akan segan untuk menegakan hukum secara profesional.

Suara.com - Penceramah Rahmat Baequni yang ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penyebaran hoaks beberapa waktu lalu oleh Polda Jabar, dipersilakan kembali berdakwah. Meski dipersilakan kembali berdakwah, Rahmat Baequni diingatkan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko di Bandung pada Kamis (27/6/2019).

"Semua para tersangka yang ditangani oleh kita dan tidak dilakukan penahanan itu tidak boleh menghilangkan barang bukti, melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan baru," katanya seperti dilansir Antara.

Namun. jika Rahmat mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana baru, Trunoyudo mengatakan pihak kepolisian tidak akan segan untuk menegakan hukum secara profesional.

"Kita sesuai koridor aspek hukum. Aspek hukum yang diterapkan pasalnya apa atau itu pidana baru," kata dia.

Rahmat sendiri rencananya akan melakukan ceramah di Masjid Al Amin pada 2 Juli 2019 dengan tema 'Masjid sebagai Benteng Aqidah Umat' sesuai dengan sebaran yang beredar. Menanggapi hal tersebut, Trunoyudo mengatakan pihak kepolisian mempersilahkan Rahmat dalam melakukan ceramah selama tidak kembali menyebarkan hoaks.

"Ya tidak apa-apa, asalkan tidak mengulangi perbuatan," kata dia.

Sebelumnya, Baequni telah ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Jabar sejak diamankan pada Kamis (20/6) malam. Ia diperiksa karena terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks terkait Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang gugur karena diracun.

Atas perbuatannya, Baequni terancam hukuman diatas lima tahun penjara dengan disangkakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 dan juga Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu UU ITE dan atau pasal 207 KUHP pidana. (Antara)

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS