SuaraJabar.id - Sebanyak 21 siswa miskin lulusan sekolah menengah pertama (SMP) luntang-lantung lantaran SMA Negeri tidak mau menampung mereka.
Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Roy Pangharapan mengatakan terdapat beberapa siswa di Kecamatan Beji tidak dapat bersekolah karena di daerah tersebut tidak ada SMA dan SMK negeri.
"Mirisnya di antara 21 siswa tersebut ada 2 anak yatim,” kata Roy kepada Suara.com, Senin (1/7/2019).
Menurut dia, hal ini menjadi masalah besar ketika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tidak mampu mengakomodir pelajar di Kota Depok.
Baca Juga:PPDB Online Hari Pertama, Warnet di Tanjungpinang Ramai 'Diserbu' Warga
Lebih lanjut, Roy mengaku pihaknya ingin melalukan pertemuan dengan Walikota Depok dan Kemendikbud RI terkait adanya penolakaan SMK dan SMA Negeri terhadap 21 siswa miskin,
"Kami menuntut Walikota Depok dan Kemendikbud RI untuk membantu mengakomodir siswa tersebut,” kata Roy.
Warga Sukatani, Tapos, Depok bernama Yuswati (61) merasa bingung mengurus sekolah anaknya, Nurlita Ade Lia.
Yuswati mengaku sempat mendaftarkan anaknya ke SMA Negeri 4 karena mengikuti domisili Sukatani mengacu pada sistem zonasi. Dia mengaku tidak memiliki penghasilan tetap, semenjak ditinggal suaminya empat tahun lalu.
Dia berharap walikota maunya menemuinya untuk mencari solusi keberlangsungan pendidikan anaknya.
Baca Juga:PPDB 2019, Disdik Hapus Jatah untuk Anak Guru
"Kalau di swasta yang bagus kan lebih mahal, kalau di sekolah negeri bisa diusahakan,” tukas Yuswati.
Kontributor : Supriyadi
