Sempat Aksi, 20 Siswa Miskin di Depok Melanjutkan ke Sekolah Negeri

Chandra Iswinarno
Sempat Aksi, 20 Siswa Miskin di Depok Melanjutkan ke Sekolah Negeri
Puluhan siswa dan orangtua geruduk Balai Kota Depok, terkait sistem zonasi. Selasa (2/7/2019). (Suara.com/Supriyadi)

20 siswa miskin tersebut bisa masuk ke sekolah negeri atas pertimbangan para kepala sekolah dengan melihat latar belakang mereka.

Suara.com - Sebanyak 20 calon siswa yang terkategori miskin dan sempat ditolak karena pemberlakuan kebijakan zonasi di Kota Depok Jawa Barat, akhirnya bisa diterima di sekolah negeri.

Dari penjelasan yang disampaikan Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Roy Pangharapan, sebanyak 20 orang tersebut diterima di sekolah negeri, meliputi seorang siswa diterima di SMA Negeri 4 Depok, seorang siswa di SMK Negeri 1 Depok, serta 15 siswa lainnya di SMK Negeri 3 Depok.

Siswa tersebut, jelasnya, akhirnya bisa masuk ke sekolah negeri atas pertimbangan para kepala sekolah dengan melihat latar belakang yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu.

"Setelah kita aksi, kepala sekolah berkonsultasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk bersama memperjuangkan siswa miskin yang belum dapat sekolah," ujarnya saat dikonfirmasi pada Selasa (16/7/2019).

Para orang tua siswa, sambung Roy, juga mengungkapkan kegembiraannya dan mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memperjuangkan anak-anak mereka sehingga dapat bersekolah di sekolah negeri yang diinginkan.

"Alhamdulillah, anak-anak bisa bersekolah di sekolah pilihannya. Terima kasih pak menteri, pak gubernur pak kepala dinas dan semua relawan DKR yang memperjuangkan anak-anak kami selama ini. Kami juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada semua sekolah akhirnya secara bijaksana menerima 20 siswa yang sebelumnya ditolak karena kebijakan zonasi," katanya.

Meski begitu, Roy berharap di masa mendatang, tidak ada lagi penolakan siswa miskin di sekolah negeri agar subsidi pendidikan berguna dan tepat sasaran.

"Jangan lagi ada penolakan sekolah pada siswa untuk bersekolah. Akomodir semua siswa dari keluarga miskin dan tidak mampu. Pemerintah Kota Depok harus bangun sekolah negeri, khususnya SMA SMK Negeri di Depok sesuai zonasi,” pungkas Roy Pangharapan.

Sebelumnya, puluhan siswa bersama orangtuanya melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Kantor Balai Kota Depok pada Selasa (2/7/2019). Mereka memrotes kebijakan sistem zonasi pendaftaran sekolah yang ditetapkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Mereka yang menjadi korban Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) onilen itu menilai telah membuat 21 siswa miskin tidak bisa sekolah.

"Ini aksi solidaritas kami DKR untuk keluarga miskin yang anaknya ditolak oleh sekolah negeri Depok," kata Roy.

Untuk diketahui, satu siswa lainnya saat ini sudah melanjutkan di sekolah swasta yang berada di Kota Depok.

Kontributor : Supriyadi

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS