SuaraJabar.id - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memberikan penjelasan secara gamblang terkait bergulirnya isu wacana pembentukan Provinsi Jawa Barat. Menurut Bima, isu itu terbentuk karena kesalahpahaman dalam menilai wacana tersebut
"Ini salah paham. Jadi terlalu sempit kalau cuma dipahami sebagai proposal provinsi, bukan itu. Ini bukan tentang proposal pembentukan provinsi," kata Bima kepada wartawan, Jumat (23/8/2019).
Bima menegaskan, Provinsi Bogor Raya hanyalah salah satu dari sekian banyak pilihan dan masukan yang diterimanya sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bogor.
"Jadi begini, RPJP Kota Bogor 2005-2025, sekarang 2019-2024 sebentar lagi selesai. Kita harus memiliki rencana pembangunan jangka panjang, apa yang saya lakukan hari ini untuk generasi mendatang. Ini tentang masa depan warga Bogor," tegasnya.
Baca Juga:Wacana Provinsi Bogor Raya, Ridwan Kamil : Tidak Mendesak
Wakil Ketua Umum DPP PAN itu menyebut, dalam beberapa tahun ke depan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor akan mengalami penurunan karena lahan di wilayahnya yang semakin sempit.
"Beberapa tahun lagi pendapatan asli daerahnya bisa turun karena BPTHB-nya drop. Kenapa itu bisa itu bisa drop atau pajaknya drop? Karena lahannya sudah terbatas, sehingga transfer kepemikikan lahan terus berkurang. Saya kan harus mengantisipasi itu, di zaman saya Insyaallah belum terjadi tapi lima atau sepuluh tahun lagi mungkin bisa terjadi," paparnya.
Belum lagi, lanjut Bima, Kota Bogor juga harus menghadapi pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang setiap tahunnya semakin tinggi.
"Belum lagi kita harus antisipasi arus urbanisasi, pertumbuhan penduduk aja sudah tinggi, belum lagi urbanisasi yang sangat tinggi dan sulit tercatat. Lalu antisipasi gimana status Jakarta? Kalau Ibu Kota jadi pindah, lalu status Jakarta seperti apa dan dampak ke Bogor bagaimana, itu harus kita kaji," tambah Bima.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan berbagai kajian bersama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Nantinya, kajian tersebut akan melahirkan berbagai macam pilihan untuk masa depan Kota Bogor.
Baca Juga:Tolak Provinsi Baru, Bappenas Tawarkan Konsep Area Metropolitan Ala AS
"Jadi ini bukan proposal pembentukan provinsi dari Bogor, ini tentang Bogor berfikir tentang masa depannya. Karena itu opsinya banyak," ungkapnya.
Bima menambahkan, ada tiga macam pilihan yang sementara ini dimiliki Kota Bogor. Pertama adalah pilihan untuk melakukan penyesuaian terhadap wilayah yang belum masuk ke Kota Bogor.
"Opsi pertama adalah penyesuaian wilayah yang belum masuk ke wilayah Kota Bogor mungkin akan disesuaikan dan masuk ke Kota Bogor dengan catatan disetujui oleh DPRD dan Bupati," kata Bima.
Pilihan kedua adalah pembentukan provinsi yang juga harus mendapat persetujuan provinsi induk dan dewan. Terakhir penggabungan wilayah karena ada usulan Bogor lebih cocok bergabung dengan Jakarta karena memiliki konsep yang terintergrasi.
"Atau mungkin bisa mekanisme kordinasinya seperti yang disampaikan Kepala Bappenas saya sepakat itu. Selama ini Jabodetabek ini lemah, Jabodetabek ini forumnya apa. Urusan Sungai Ciliwung aja ribetnya setengah mati, membangun talud, turap kita harus berkoordinasi dengan berbagai balai dan dinas segala macem belum lagi kekuruangan dana untuk membangun. Itu baru soal Sungai Ciliwung," jelas dia.
Belum lagi, sambung Bima, terkait masalah transportasi salah satunya perizinan angkutan kota (angkot) berada di lingkup Pemprov Jawa Barat.
"Belum lagi urusan transportasi, seperti sekarang kan angkot di Kota Bogor sudah berkurang, tapi angkot yang masuk dari wilayah Kabupaten Bogor banyak, trayeknya banyak. Izinnya dari mana? dari Provinsi Jawa Barat, padahal ini Jabodetabek," sambung Bima.
Bima menilai, pilihan tersebut lebih cocok dengan Kota Bogor ke depannya. Namun, ia belum dapat memastikan pilihan mana yang akan dilakukan karena tergantung dari rekomendasi hasil kajian.
"Mungkin betul apa yang disampaikan Kepala Bappenas, Jabodetabek ini harus ditata koordinasinya agar lebih taktis dan cepat. Jadi ini persoalan besar, belum tentu loh pembentukan provinsi," cetusnya.
Ia mengaku sudah menjelaskan hal tersebut kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang sempat menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Bogor Raya bukan suatu kebutuhan mendesak.
"Saya sudah bicara dengan gubernur, ini bukan proposal bogor raya, ini merupakan kota bogor yang mengantisipasi permasalahan di masa depan dengan melakukan berbagai kajian-kajian dengan opsi yang berbeda-beda dan provinsi itu hanya salah opsi. Insyallah kajiannya akhir tahun selesai," katanya.
Kontributor : Rambiga
