Ribuan 'Anak Jenderal' Kepung DPRD Cimahi, Tolak RKUHP dan UU KPK

Reza Gunadha
Ribuan 'Anak Jenderal' Kepung DPRD Cimahi, Tolak RKUHP dan UU KPK
Ribuan mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani), yang menyebut dirinya 'Anak Jenderal', mengepung Kantor DPRD Kota Cimahi, Kamis (26/9/2019) siang. [Tri Junari/ayobandung.com]

Mereka tiba setelah sebelumnya melakukan long march dari kampus mereka masing-masing.

Suara.com - Ribuan mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, yang menyebut dirinya 'Anak Jenderal', berdemonstrasidi depan kantor DPRD Kota Cimahi, Kamis (26/9/2019) siang, untuk menolak beragam RUU bermasalah.

Bersama mahasiswa dari perguruan tinggi lain di Kota Cimahi, mahasiswa dengan jas almamater hijau tua ini melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar pemerintah dan DPR RI mendengar suara rakyat.

Pantauan Ayobandung.com—jaringan Suara.com di lokasi, ribuan mahasiswa mulai mendatangi kantor DPRD Kota Cimahi pukul 11.00 WIB.

Mereka tiba setelah sebelumnya melakukan long march dari kampus mereka masing-masing.

Dengan membawa karton bertuliskan 'Anak Jenderal Turun, Tanda Negara Sudah Hancur' dan spanduk bertuliskan kecaman, mereka terus berorasi, meneriakan yel yel dan bergerak ke depan kantor DPRD Cimahi.

Kedatangan mereka disambut ratusan petugas pengamanan polisi anti-huru hara yang dilengkapi pistol gas air mata, mobil water cannon dan pentungan.

Terkait RKUHP, mereka mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang. Sebab, pasal-pasal dalam RKUP dinilai masih bermasalah.

Sementara terkait Revisi UU KPK, pemerintah juga didesak membatalkan UU yang baru saja disahkan itu. UU KPK dinilai membuat lembaga antikorupsi tersebut lemah dalam memberantas aksi para koruptor.

Hal lain yang menjadi tuntutan adalah isu lingkungan, mahasiswa menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di wilayah Indonesia.

Mahasiswa turut minta pemerintah merevisi RUU Ketenagakerjaan karena dinilai aturan tersebut tidak berpihak kepada para pekerja.

Mereka juga memasukkan penolakan terhadap RUU Pertanahan dalam tuntutannya. Mereka menilai aturan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reforma agraria.

Pemerintah dan DPR juga diminta menunda pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan hentikan kriminalisasi aktivis.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS