Namun, dia menyayangkan keterkaitan Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda yang datang ditengah-tengah aksi. Seharusnya, kata dia, SKPD cukup memanggil pihak swasta untuk melakukan komunikasi yang baik.
"Jangan sendiri di lapangan, ajak komunikasi yang baik supaya situasinya tidak gemuruh seperti kemarin dan mereka punya hak itu (memanggil perusahaan)," kata Arif.
Disamping soal klarifikasi, lanjut Arif, kehadiran Ormas dan LSM ke DPRD Kota Bekasi adalah untuk menanyakan jumlah PAD retribusi parkir yang telah masuk ke Pemkot Bekasi.
"Makanya nanti itu kita akan panggil pihak yang menerima pajaknya, kita tanyakan berapa ini? Kan permintaan teman-teman ormas datang kemari. Kita akan panggil kepala dinas sampai dimana penyelesaiannya terutama juga kita akan tanyakan sampai dimana," ujar Arif.
Baca Juga:Viral Video Ormas Minta Kelola Parkir, Gibas Bekasi: Kami Bukan Preman
Arif tidak ingin berspekulasi lebih jauh, terkait indikasi kebocoran pajak retribusi parkir. Namun, ia akan tetap mencari fakta soal PAD yang masuk ke Pemkot Bekasi.
Selain itu, DPRD Kota Bekasi juga akan merapikan perda pajak daerah agar regulasi penerimaan pajak dari minimarket dan restoran dan semacamnya dipisahkan.
"Nanti kita susun agar dipisah seperti retribusi parkir dan mal. Saya juga memastikan kalau pengusaha berinvestasi di Kota Bekasi aman dan nyaman. Terbuktilah, tidak pernah kita melihat laporan dari masyarakat yang merasa kecewa dan tidak nyaman," ujarnya.
Sementara terkait adanya upaya kepolisian menyelidiki persoalan tersebut, dia memastikan Bekasi tetap aman dan kondusif.
"Terkait dengan polisi yang akan mengejar pelaku itu harus didalami dulu, saya rasa mereka membaca sekilas dari berita yang ada. Kota Bekasi aman kok, mereka (ormas) telah melakukan ikrar aman kondusif, Bekasi bukan kota preman dan saya dan teman-teman DPRD mensuport kota nyaman untuk tinggal," katanya.
Baca Juga:Ada Surat Tugas Ormas Kelola Parkir, Walkot Bekasi: Lihat Masa Berlakunya
Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah
