Buruh Nilai SK Gubernur Jabar Masih Berpihak Kepada Pengusaha

Chandra Iswinarno
Buruh Nilai SK Gubernur Jabar Masih Berpihak Kepada Pengusaha
Buruh Jabar menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (2/12/2019). [Ayobandung.com]

Secara garis besar, isi poin yang dipermasalahkan oleh sejumlah serikat buruh tersebut terkait pengusaha termasuk industri padat karya yang tidak mampu membayar UMK 2020.

SuaraJabar.id - Buruh se-Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung pada Senin (2/12/2019). Berdasar pantauan Ayobandung.com-jaringan Suara.com, buruh dari sejumlah serikat pekerja telah berkumpul di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat sejak pukul 10.00 WIB dan bergerak menuju Gedung Sate.

Aksi tersebut menyusul tuntutan buruh terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang diberlakukan pada Tahun 2020, karena sebelumnya tidak ditetapkan langsung oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Namun, saat ini besaran UMK Jabar 2020 di 27 kabupaten/kota telah dirilis. Namun, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto menyebut, pihaknya akan tetap melakukan aksi mengingat salah satu poin dari Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tertanggal 1 Desember 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jabar 2020 tersebut dinilai masih condong menguntungkan pihak perusahaan.

"Kami tetap melaksanakan aksi unjuk rasa karena walaupun kami mengapresiasi terbitnya SK yang dikeluarkan Pak Gubernur, masih ada persoalan khususnya di poin D diktum ketujuh," ungkapnya ketika ditemui sebelum aksi pada Senin (2/12/2019).

"Hal itu memberi ruang bagi perusahaan khususnya industri padat karya untuk melakukan penangguhan bagi perusahaan yang tidak mampu (membayar sesuai UMK) secara di bawah tangan. Yaitu dengan pengesahan hanya dari persetujuan Disnaker (Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Jawa Barat)," tambahnya.

Menurut Roy, berdasarkan UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan juncto Kepmen 231 tahun 2003, penangguhan UMK sesuai aturan yang ditentukan, bagi perusahaan yang tidak mampu harus melalui persetujuan gubernur.

Bila tidak, lanjut Roy, hal tersebut berarti membuka celah bagi perusahaan untuk melanggar peraturan perundangan.

"Di UU itu penangguhan semuanya harus lewat persetujuan gubernur, tidak boleh yang lain. Itu amanat UU. Kami meminta kepada gubernur agar diktum D ini dihapuskan dalam SK karena memberi ruang bagi perusahaan untuk melakukan penangguhan tidak sesuai ketentuan UU," jelasnya.

Secara garis besar, isi poin yang dipermasalahkan oleh sejumlah serikat buruh tersebut terkait pengusaha termasuk industri padat karya yang tidak mampu membayar UMK 2020 sesuai ketentuan dapat melakukan perundingan bipartit bersama pekerja atau buruh dan serikatnya di tingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah.

Hal ini harus disertai persetujuan dari Disnaker Jabar. Penangguhan paling lambat dilakukan pada 20 Desember 2019.

"Ini bisa menghindarkan perusahaan untuk membayar rapel di akhir tahun dan tidak kena pidana. Aturan tersebut bisa memberi peluang bagi perusahaan yang termasuk ke dalam kategori di huruf D untuk melanggar peraturan," ungkapnya.

Dia merasa diskusi bipartit yang akan dilakukan oleh pekerja ataupun serikat pekerja dengan pihak pengusaha yang tak mampu membayarkan UMK 2020 sesuai besaran yang ditetapkan terlalu beresiko.

Seharusnya, dia mengatakan keputusan untuk poin D tersebut didiskusikan terlebih dahulu lewat forum LKS tripartit yang melibatkan gubernur, dinas terkait, asosiasi perusahaan dan buruh.

"Yang minta didiskusikan secara bipartit itu upah minimumnya. Ukuran ketidakmampuan perusahaan juga tidak jelas, dari hasil audit atau apa. Sebenarnya ini harus dibahas dulu di LKS tripartit. Ini terkesan dipaksakan," ungkapnya.

"(Bila mengandalkan diskusi bipartit) Ujung-ujungnya upah bisa-bisa tidak akan naik," tambahnya.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS