Resmi Jadi Tersangka, Tiga Petinggi Sunda Empire Terancam Pasal Tambahan

Bangun Santoso
Resmi Jadi Tersangka, Tiga Petinggi Sunda Empire Terancam Pasal Tambahan
Petinggi Sunda Empire, Ki Ageng Rangga Sasana saat mendatangi Polda Jabar. (Suara.com/Emi La Palau).

Rangga mengatakan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020 semua negara internasional akan datang ke Bandung untuk mendaftar ulang

SuaraJabar.id - Salah satu petinggi Sunda Empire Ki Ageng Rangga atau Rangga Sasana telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Meski begitu, ia tetap meyakini bahwa dunia tetap milik Sunda Land.

Sebelumnya, Rangga Sasana ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus sengaja membuat keonaran oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Ia ditangkap di daerah Tambun, Kabupaten Bekasi lalu dibawa ke Mapolda Jawa Barat.

"Di sinilah tata letak bahwa NKRI ini ingin lebih maju, kita akan terus sokong bahwa pada posisi di hari seventeen," ujar Rangga di Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Selasa (28/1/2020) malam.

Rangga mengatakan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020 semua negara internasional akan datang ke Bandung untuk mendaftar ulang.

"Itu benar adanya," ucapnya.

Ia juga mencoba menjelaskan terkait simpang siur keberadaan Sunda Empire. Di mana ia menyebut bahwa dunia ini milik Sunda Land.

"Yang terbagi atas enak wilayah itu, dari dinasti ke dinasti, yang terakhir pada dinasti yang mewarisi 100 persen adalah Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi yaitu dinasti Padjajaran Siliwangi," kata Rangga.

Dikenai Pasal Tambahan

Selaing Rangga, Ditreskrimum Polda Jawa Barat juga menetapkan dua tersangka lain. Mereka juga termasuk sebagai petinggi Sunda Empire, keduanya yakni Nasri Bank dan Raden Ratna Ningrum.

Ketiga petinggi Sunda Empire itu dikenakan Pasal 14 dan atau 15 nomor 1 UU 1946 tentang penyebaran berita bohong dengan sengaja membuat keonaran. Namun, tidak menutup kemungkinan ke depan akan dikenakan pasal tambahan.

Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Suhartiyono mengatakan kemungkinan akan dikenakan pasal tambahan yakni Pasal 218 dan 2019 KUHP.

"Nanti insyaallah kalau bisa digelarkan kembali, saya akan kenakan pasal tambahan pasal 218 dan 219 KUHP, jadi barang siapa menggunakan atribut pangkat tertentu, tanda-tanda tertentu yang bukan kewenangannya," ujar Hendra.

Ia mengatakan, adapun motif yang diiming-imingi kepada para pengikut Sunda Empire adalah adanya dana kemanusiaan dari PBB. Di mana keuntungan yang dicari adalah pengaruh.

"Dia (tersangka) mengatakan bahwa dia seolah-olah dia dapat dana dari PBB dari ESA Monetary Fund, itu kan dana kemanusiaa PBB yang ditujukan kepada negara untuk kemanusiaan. Setelah dicek tidak benar. Jadi keuntungan yang mereka dapatkan dalam berkegiatan, keuntungan mereka ini salah satunya dia mencari pengaruh," ujar Hendra menjelaskan.

Kontributor : Emi La Palau

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS