SuaraJabar.id - Rekam jejak seseorang di masa lalu bisa jadi menjatuhkan dirinya di masa kini. Terutama jika kelakuan atau ucapannya saat ini bertentangan dengan yang tercatat di sejarah.
Seperti yang dialami Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. Pernyataan kontroversialnya mengenai anak muda alias milenial yang hanya bisa berdemo hingga berujung perusakan kini menjadi sorotan sejumlah pihak.
Terkait hal ini, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos pun berpesan kepada Megawati agar membuka memori lamanya.
Hal yang dimaksud Nining adalah ketika momen Megawati memprotes adanya kenaikkan harga BBM pada 2008 atau ketika SBY menjabat sebagai presiden.
Baca Juga:SBY Viral di Medsos, Terima Telepon di Pinggir Jalan
Megawati bahkan ketika itu sempat bercucuran air mata karena mengaku sedih melihat kondisi rakyat. Air mata Megawati tumpah di acara Rakernas PDI-P di Makassar.
Menurut Nining, Megawati semestinya berkaca dengan kejadian 12 tahun silam tersebut. Bukan justru setelah menjadi partai penguasa melarang atau mendiskreditkan gerakan mahasiswa, pelajar, buruh dan elemen masyarakat lain yang melakukan aksi demonstrasi menolak Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja.
"Ingat dong ketika mereka juga bagaimana mengkritik rezim SBY menaikkan harga BBM sampai nangis-nangis dan bagaimana membuat empati. Kenapa ketika mereka berkuasa orang tidak lagi boleh mengkritik dan turun ke jalan. Ini menunjukkan otoriterisme kembali di negeri kita," kata Nining saat dihubungi Suara.com, Kamis (29/10/2020) malam.
Nining menjelaskan kepada Megawati, bahwa alasan mahasiswa, pelajar, buruh, petani dan sejumlah elemen masyarakat lainnya belakang ini turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi lantaran aspirasi mereka tidak didengar oleh Pemerintah dan DPR. Terlebih, regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan DPR juga dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
"Dikritik itu karena para pemimpin melahirkan berbagai macam regulasi yang tidak berpihak pada rakyat, mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, serta ditambah lagi ruang demokrasi semakin terjadi kemunduran. Itu realita yang kita hadapi," jelas Nining.
Baca Juga:Mahasiswa Balas Megawati: Berapa Banyak Kerusakan Alam Akibat Penguasa
Nining menilai jika Pemerintah dan DPR tak ingin mendapat kritik maka semestinya membuat regulasi yang berpihak kepada rakyat. Bukan justru melarang atau menggembosi gerakan rakyat yang menolak regulasi dan kebijakan yang merugikan.
- 1
- 2
