alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Tok! Ridwan Kamil Tetapkan UMK 2021, Daerah Ini Tertinggi di Indonesia

Ari Syahril Ramadhan Minggu, 22 November 2020 | 10:40 WIB

Tok! Ridwan Kamil Tetapkan UMK 2021, Daerah Ini Tertinggi di Indonesia
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) berjalan keluar ruangan seusai menjalani pemeriksaan kesehatan, di puskesmas Garuda, kecamatan Andir, Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/8/2020). [ANTARA FOTO/M Agung Rajasa]

Ia mengatakan, Pemprov Jabar menghargai dan menghormati alasan 17 daerah yang menaikkan UMK.

SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menetapkan Upah Minimum Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Dari 27 kota/kabupaten yang ada di Jabar, 17 daerah menaikan UMK-nya. Sementara 10 daerah lainnya tetap pada besaran yang sama dengan tahun ini.

Penetapan UMK 2021 ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 yang ditandatangani Ridwan Kamil, Sabtu (21/11/2020).

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, keputusan 10 kabupaten/kota di Jabar yang tidak menaikkan UMK-nya didasarkan pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

"Sisanya, ada 17 kabupaten/kota yang menang ada kenaikan (UMK) dan itu pun didasarkan kepada inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota," ucap Setiawan dalam konferensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (21/11/2020).

Setiawan menambahkan, penetapan UMK Jabar Tahun 2021 memperhatikan empat hal. Pertama, Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Kedua, rekomendasi bupati/wali kota se-Jabar tentang penetapan UMK di Jabar tahun 2021. Ketiga, Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jabar perihal Rekomendasi Penetapan UMK di Jabar tahun 2021. Dan keempat, berdasarkan surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jabar Nomor 561/56/XI/Depeprov tanggal 20 November 2020.

"(Surat itu) perihal saran dan pertimbangan penetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2021," kata Setiawan.

Selain itu, ia menyatakan, pihaknya telah melihat dan mempelajari alasan-alasan dari kabupaten/kota yang menyampaikan rekomendasinya. Ia mengatakan, Pemprov Jabar menghargai dan menghormati alasan 17 daerah yang menaikkan UMK.

Adapun bagi 10 daerah yang tidak menaikkan UMK tahun 2021, Setiawan menjelaskan, akan diberi kesempatan untuk mengevaluasi kondisi inflasi dan LPE di semester pertama (enam bulan). Alias pada triwulan I-2021 dan triwulan II-2021.

"Oleh karena itu, sangat memungkinkan yang saat ini tidak menaikkan UMK dan seiring pemulihan ekonomi kita, (nantinya) akan ada perbaikan," kata Setiawan.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait