"China memiliki citra yang harus dilindungi secara internasional, dan pejabat berpangkat lebih rendah memiliki insentif yang jelas untuk tidak melaporkannya - atau untuk menunjukkan kepada atasan mereka bahwa mereka kurang melaporkan - ke mata luar," kata Andrew Mertha, direktur Program Studi China di Universitas John Hopkins.
Pada pertengahan Februari, para pejabat memperbaiki sistem dan memecat pejabat kesehatan tinggi di Hubei yang akan bertanggung jawab atas pelaporan tersebut, lapor outlet tersebut.
Dokumen-dokumen itu juga mengungkapkan bagaimana rata-rata dibutuhkan 23,2 hari untuk mendiagnosis kasus pada bulan-bulan pertama wabah, menyebabkan pemerintah menggunakan angka-angka lampau untuk menentukan bagaimana menanggapi krisis yang sedang berlangsung.
“Anda sedang melihat data yang berumur tiga minggu dan mencoba membuat keputusan untuk hari ini,” kata Dr. Amesh Adalja, dari Johns Hopkins Center for Health Security.
Baca Juga:Jalani Isolasi Mandiri, Anies Baswedan: Ini Baru Pertama Kali IG Sendiri
Laporan tersebut mencatat bahwa sistem membaik pada 7 Maret, dengan lebih dari 80 persen kasus baru yang dikonfirmasi didiagnosis dicatat dalam sistem pada hari yang sama.
Juga, surat kabar menunjukkan bagaimana Hubei terkena wabah influenza yang sebelumnya tidak diungkapkan pada bulan Desember, berpotensi mempersulit pekerjaan para pejabat dalam mencari virus baru.
File tersebut menunjukkan bahwa pejabat kesehatan tidak menyadari besarnya wabah atau bahwa hal itu akan berkembang menjadi krisis global.
“Mereka mengalami penurunan besar-besaran pada sistem medis. Mereka kewalahan, ”kata Dali Yang dari Dewan Hubungan Luar Negeri.
Baca Juga:Pandemi Covid-19, Dinkes Sleman Tetap Maksimalkan Posyandu untuk Balita
