SuaraJabar.id - Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi soal pernyataan Ketua Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).Benny Wenda yang resmi mendeklarasi Papua Barat merdeka dan memisahkan diri dari negara Indonesia.
Menanggapi hal itu, Mahfud meminta agar warga tak perlu risau karena klaim sepihak Benny Wenda cuma disampaikan di akun Twitter pribadinya. Mahfud juga menilai kalau negara Papua Barat yang diklaim sepihak oleh Benny Wenda hanya sebuah ilusi.
"Oleh sebab itu, rakyat tidak perlu terlalu takut. Itu kan ilusi saja. Apalagi deklarasi kemerdekaan melalui Twitter. Kenapa kita harus ribut? orang saya tiap hari Twitteran juga, tidak perlu panik," kata Mahfud di kantornya, Kamis (3/12/2020).
Meski demikian, Mahfud tidak anggap remeh akan pengaruh Benny terhadap pengikutnya. Menurutnya hal tersebut akan ditindak melalui penegakkan hukum.
Baca Juga:MPR Minta Menlu Retno Panggil Dubes Inggris Soal Benny Wenda
Mahfud kemudian sependapat dengan pernyataan dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet, apa yang dilakukan Benny itu merujuk kepada tindakan makar. Maka mudah bagi pemerintah untuk menindaknya.
"Makar itu kalau skalanya kecil cukup gakum. Penegakan hukum. Tangkap, gunakan pasal-pasal tentang kejahatan keamanan negara. Jadi cukup gakkum, ini tidak terlalu besar," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, pernyataan sepihak pembentukan pemerintah sementara Republik West Papua dibuat oleh Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Mereka kemudian mengangkat Benny Wenda menjadi Presiden sementara Republik West Papua. Benny Wenda adalah eksil yang menetap di Inggris.
Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.
Baca Juga:Wakapolri: Ikuti Kelompok Benny Wenda yang Pisah dari NKRI, Kami Tindak!
ULMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun.
Menurut keterangan tertulis yang diterima ABC Indonesia dari ULMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.
Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana.
Sebagai presiden sementara, Benny Wenda yang kekinian menjadi eksil di Inggris, menurut ULMWP akan menjadi representasi Republik West Papua dalam acara-acara internasional.
Selain itu, demikian dalam keterangan ULMWP, pemerintah sementara yang dipimpin Benny Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat, atas nama rakyat Papua Barat.
Dengan demikian, Benny Wenda dalam komunike mengatasnamakan ULMWP juga menegaskan keberadaan pemerintahan serta militer Indonesia di Papua adalah ilegal.
"Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di West papua adalah ilegal," tegasnya.
