SuaraJabar.id - Kinerja Pemkot Cimahi pada semester pertama tahun anggaran 2021 di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi, Ngatiyana mendapat sorotan dari DPRD Kota Cimahi.
Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Partai Nasdem Kota Cimahi, Emang Sahri Lukmansyah mengatakan, bukti lambannya kinerja eksekutif tahun ini bisa terlihat dari serapan anggaran yang hanya sekitar 10 persen di setiap SKPD.
"Serapan anggaran masih di bawah 10 persen rata-rata setiap SKPD, padahal sudah semester 1 sudah mau rampung," ujar Enang saat ditemui Suara.com, Jumat (28/5/2021).
Kemudian indikator lainnya, ungkap Enang, menjelang rampungnya semester 1 ini belum ada satupun proyek strategis dan prioritas yang mulai digarap fisiknya.
Baca Juga:Diduga Ikut Setor Duit ke Penyidik Robin, KPK Periksa Eks Walkot Cimahi Ajay di Penjara
Sebut saja proyek revitalisasi Stadion Sangkuriang, pembangunan Underpass Sriwijaya hingga Mall Pelayanan Publik (MPP).
Proyek besar tersebut hingga saat ini masih berkutat dengan proses lelang manajemen kontruksi. Kecuali pembangunan Underpass Sriwijaya yang bagus saja masuk lelang fisiknya.
"Kalau misalnya tender Juli atau Agustus, kapan pelaksanannya, cukup gak waktunya dengan anggaran besar. Kan lelang itu butuh waktu lumayan lama, belum lagi dengan potensi gagalnya," ujar Enang.
Ada sejumlah faktor yang membuat kinerja Pemkot Cimahi era Ngatiyana terkesan lamban. Menurut Enang, ada kesalahpahaman yang terjadi di internal eksekutif.
Seharusnya, kata dia, kondisi seperti ini tidak terjadi meskipun Cimahi bukan dipimpin Wali Kota definitif.
"Pasti ada unsur, kenapa bisa terlambat, kenapa serapan anggaran minim sekali. Bukan berarti gak ada wali kota definitif bukan pembangunan stagnan. Ada transformasi dari pimpinan ke OPD kurang tegas," sebut Enang.
Baca Juga:Tahu dan Tempe Menghilang dari Pasar Tradisional di Cimahi dan KBB
Jika kondisi ini tidak ada perubahan, Enang pesimis target pembangunan khusus yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017-2022 bakal terealisasi di sisia waktu ini.
"Iya kalau seperti ini saya pesimis bakal tercapai RPJMD. Kan tahun depan juga sudah main habis periodenya," tandasnya.
Seperti diketahui, RPJMD periode 20217-2022 merupakan program era Ajay M Priata bersama Ngatiyana.
Namun, Ajay yang merupakan Wali Kota Cimahi tersandung kasus hukum hingga akhirnya dinonaktifkan. Ngatiyana yang merupakan wakilnya ditunjuk menjadi Plt.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Cimahi, Ainul Yakin mengatakan, salah satu yang menghambat proses pembangunan tahun ini dikarenakan ada sumber anggaran yang baru masuk ditahun 2021.
Ia mencontohkan, ada anggaran bantuan dari Pemprov Jabar melalui skema Pemilihan Ekonomi Nasional (PEN) yang barus masuk tahun 2021. Pihaknya pun harus menyelesaikannya secara administrasi terlebih dahulu agar bantuan tersebut masuk APBD Kota Cimahi.
"Kan biasanya kita menyusun anggaran itu dari tahun sebelumnya. Nah yang PEN ini munculnya 2021 sehingga harus proses DPA lagi," jelas Ainul.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
