SuaraJabar.id - Ditutup selama masa PPKM Darurat, pengelola tempat wisata di Kota Cirebon tak memiliki pemasukan apa pun. Padahal meski tidak menerima tamu, pengelola tempat wisata masih harus tetap mengeluarkan sejumlah dana untuk biaya operasional.
Oleh karena itu, pengelola tempat wisata di Kota Cirebon berharap pemerintah dapat memberikan kompensasi selama masa PPKM Darurat.
"Harapan kami, kami (pelaku wisata) mendapatkan kompensasi, karena PPKM darurat sangat panjang waktunya," kata Direktur Badan Pengelola Keraton Kasepuhan (BPKK) Cirebon Ratu Raja Alexandra Wuryaningrat di Cirebon, Senin (12/7/2021).
Ia mengatakan Keraton Kasepuhan Cirebon menutup sementara kunjungan wisata selama PPKM darurat, dan akan mematuhi kebijakan pemerintah terkait diperpanjang atau tidak.
Baca Juga:Pemerintah Pusat Minta Pemda Bisa Turunkan Mobilitas Masyarakat Hingga 50 Persen
Selama PPKM Darurat ini kata Alexandra banyak kehilangan pemasukan, bahkan sampai tidak bisa membayar honor para pemandu wisata.
"Kami liburkan dahulu pemandu wisata, karena mereka bayarannya bergantung pada kunjungan wisatawan," tuturnya.
Ia memastikan akan tetap mematuhi kebijakan pemerintah, akan tetapi ia berharap adanya kompensasi, karena perawatan dan pemeliharaan keraton membutuhkan anggaran yang cukup besar.
"Sekarang yang aktif hanya petugas kebersihan dan kantin, perawatan saat ini hanya bersih-bersih," katanya.
Sementara itu Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP) Kota Cirebon Wandi Sofyan mengatakan saat ini Pemkot Cirebon tidak memiliki anggaran untuk kompensasi bagi pelaku pariwisata, karena semua masih untuk menangani COVID-19.
Baca Juga:Pemerintah Siapkan Skenario Perpanjang PPKM Darurat hingga 6 Minggu
"Pemkot Cirebon tidak ada anggaran untuk kompensasi, karena semua masih difokuskan bagi penanganan COVID-19. Dan kalau ada pasti kami sampaikan," katanya. [Antara]
