SuaraJabar.id - Sebanyak 21 ribu unit rumah tidak layak huni atau rutilahu di Jawa Barat (Jabar) diperbaiki sepanjang tahun 2021 ini.
Dari keterangan
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar Boy Iman Nugraha, ada 31.500 rutilahu yang ditargetkan diperbaiki di tahun 2021 ini.
"Untuk realisasi perbaikan 31.500 rumah tidak layak huni (rutilahu) pada 2021, sebagian sudah berlangsung dengan nilai Rp 17,5 juta per unit. Yang sudah selesai diperbaiki sebanyak 21 ribu. Sisanya, sekitar 40 persen, sedang berjalan hingga akhir tahun ini," kata Boy Iman Nugraha dikutip dari Antara, Senin (21/11/2021).
Boy menjelaskan dari satu rumah tak layak huni yang diperbaiki itu bisa menggerakkan beberapa kegiatan di belakangnya antara lain pengrajin batu bata, tukang kayu, dan dari satu rumah itu rata-rata tujuh tenaga kerja.
Baca Juga:Polemik Permendikbud, DPRD Jabar Tolak Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
"Jadi bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Ini harus kita cermati bersama bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Jabar, tugas dari pimpinan selain membangun itu juga harus menciptakan stimulus terhadap pergerakan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga optimalisasi dari hasil," katanya.
Disperkim Provinsi Jabar, kata Boy, selama ini memiliki sejumlah program strategis yang berkaitan dengan bangunan gedung, serta infrastruktur perumahan dan permukiman.
"Antara lain pembangunan Gedung Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jabar itu adanya di Jalan Riau, pembangunan creative center ada di Kota Cirebon, Purwakarta dan Kota Bogor," kata Boy.
Kemudian pembangunan Pusat Budaya Pager Ageung di Tasikmalaya, ini semua dalam rangka mendukung Jabar Juara itu di sisi bangunan gedung," tambahnya.
Boy juga menuturkan, untuk sektor air bersih, Disperkim Jabar membangun sistem penyediaan air bersih (air minum), khususnya di pedesaan yang berada di beberapa daerah.
Baca Juga:Kantor Dikepung Ribuan Buruh, Hengky Kurniawan Janjikan Ini jika UMK Tak Bisa Naik
"Di sisi sektor air bersih, di mana membangun sistem penyediaan air bersih di PAM pedesaan ada di beberapa lokasi, di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, serta banyak titik-titik dalam bentuk bantuan keuangan," ujarnya.
Terkait persampahan, Disperkim Jabar telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan stimulasi bagi masyarakat untuk mengelola sampah mulai dari hulu.
"Program sampah ini sudah dilaksanakan di kantor Disperkim Provinsi Jawa Barat dan di apartemen transit kami di empat lokasi yang di dalamnya dihuni 1.560 kepala keluarga," katanya.
"Dan itu dikemas dalam kegiatan nyeupah (nyetor sampah jadi berkah) jadi masyarakat mengumpulkan sampah di rumahnya dan setiap hari Jumat disetorkan kepada pengelola sampah, nanti akan ditukar dalam bentuk kupon atau uang.
"Kalau uang, akan masuk ke rekeningnya, dan kalau bentuk kupon, itu akan ditukar dengan sembako dan kita sudah kerja sama dengan salah satu toko serba ada sehingga setiap hari Jumat mereka datang ke apartemen transit itu nanti warga menukarkan kuponnya dengan mimyak goreng, gula atau sembako lain," tambahnya.
Menurut Boy, untuk program tersebut, sampah yang bisa ditukar tidak hanya sebatas sampah plastik, tetapi juga sampah-sampah elektronik dari masyarakat.
"Jadi yang membuang TV, radio maupun elektronik lain, itu sudah bisa. Kita pun memfasilitasi kabupaten/kota dalam rangka pembangunan pengelolaan sampah regional bekerja sama dengan DLH untuk penanganan sampah regional," ujarnya.
Selain itu, menurut Boy, untuk mendukung Jabar Juara dan mengakselerasi pencapaian target di Jabar, Disperkim Jabar sedang membangun klinik sanitasi.
"Pencapaian target di Jabar ini yang secara kewenangan ada di kabupaten/kota, tetapi secara akselerasi kita stimulus dari pemerintah provinsi dan itu dalam bentuk bantuan keuangan itu yang pertama," katanya.
"Yang kedua kami pun memberikan beberapa pilot project yang pembangunan sanitasi berbasis kepada CSR, jadi kami sudah membangun di dua lokasi di mana pembangunannya dibiayai oleh dana CSR," kata dia.
