alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

PN Ciamis Tunda Sidang Perdana Kasus Penistaan Agama Islam M Kace Gara-gara Ini

Ari Syahril Ramadhan Kamis, 25 November 2021 | 15:45 WIB

PN Ciamis Tunda Sidang Perdana Kasus Penistaan Agama Islam M Kace Gara-gara Ini
Sidang pertama M Kace di Pengadilan Negeri (PN) Ciamis, Kamis (25/11/2021), ditunda dengan alasan sakit. [HR Online]

M Kace belum pernah berobat semenjak tertangkap. Padahal badannya itu dalam kondisi sakit.

SuaraJabar.id - Pengadilan Negeri atau PN Ciamis menunda sidang perdana terdakwa kasus penistaan agama Islam, Muhammad Kace atau M Kace.

Sidang perdana M Kace semestinya digelar di PN Ciamis, Kamis (25/11/2021). Namun karena sakit, sidang M Kcae ditunda hingga 2 Desember 2021.

“Karena, tadi terdakwa menyampaikan bahwa sedang tidak enak badan atau sakit," ujar Humas PN Ciamis, Indra Muharam.

Sehingga, sambungnya, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada terdakwa agar berobat terlebih dahulu.

Baca Juga: Sejarah Kabupaten Ciamis: Warisan Budaya, Tempat Wisata dan Senjata Khas

“Sidang nanti itu masih dalam agenda pembacaan dakwaan kepada terdakwa M Kace,” ujarnya.

Di lain pihak, Pengacara M Kace, Kamarudin Simanjunta SH mengatakan, kliennya saat ini sedang sakit. Dan ada kebijakan dari Majelis Hakim agar terdakwa berobat terlebih dahulu.

Ia memaparkan, M Kace belum pernah berobat semenjak tertangkap. Padahal badannya itu dalam kondisi sakit, seperti diare dan lain-lain.

“Kita juga pernah mengirimkan puluhan surat baik ke Bareskrim, Kapolri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung bahkan Presiden. Namun tidak ada yang mau membawa terdakwa berobat,” katanya.

Maka dari itu, pihaknya saat ini mengirimkan dokter ke Bareskrim Polri, agar dapat mengobati terdakwa. Akan tetapi, lagi-lagi dokter Bareskrim Polri menolak, dengan alasan tidak ada izin dari pimpinan.

Baca Juga: Tragedi Susur Sungai Tewaskan 11 Siswa MTs Di Ciamis, Guru Perempuan Jadi Tersangka

“Jadi hari ini UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, kalah dengan perintah pimpinan. Berarti jika undang-undang kalah dengan perintah pimpinan negara, kita bukan negara hukum, tetapi negara kekuasaan,” tukasnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait