“Ini merupakan isu nasional yang salah satu faktornya kelangkaan itu dampak kebijakan terbaru Permendag tentang HET minyak goreng,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Asep, pihaknya mendorong pemerintah dan instansi terkait untuk terus melakukan pengawasan. Serta melakukan upaya-upaya mencegah penimbunan komoditas oleh oknum yang tak bertanggung jawab.
Ia menambahkan, pihak Komisi II DPRD Kota Banjar sudah berkoordinasi dengan teman-teman di DPR terkait permasalahan itu. Bahkan dalam waktu dekat Komisi II juga akan melakukan pemantauan ke lapangan.
“Kami mendorong pemerintah mengawasi rantai pasokan minyak goreng. Dalam waktu dekat ini kita komisi II juga akan melaksanakan sidak ke lapangan,” pungkas Asep.
Baca Juga:Antisipasi Penyebaran Omicron, Polda Jabar Kembali Berlakukan Buka Tutup Jalan
