Telkom Indonesia Cabut Telepon Damkar Banjarsari Ciamis, Ini Penyebabnya

Heri menuturkan Telkom sangat mendukung layanan kepada warga masyarakat seperti Damkar Banjarsari maupun instansi lainnya.

Ari Syahril Ramadhan
Selasa, 01 Maret 2022 | 12:33 WIB
Telkom Indonesia Cabut Telepon Damkar Banjarsari Ciamis, Ini Penyebabnya
ILUSTRASI mobil pemadam kebakaran atau Damkar. [Suara.com/Arga]

SuaraJabar.id - Telkom Indonesia Cabut Telepon Damkar Banjarsari Ciamis, Ini Penyebabnya

Telepon Pemadam Kebakaran (Damkar) Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dicabut oleh PT Telkom Indonesia.

Terkait hal tersebut PT Telkom Indonesia tidak mengetahui jika nomor telepon tersebut merupakan milik Damkar Banjarsari.

Telkom mengklaim, nomor telepon tersebut didaftarkan atas nama pribadi, bukan kedinasan.

Baca Juga:Damkar Kesulitan Dapat Sumber Air, Kebakaran di Jeruju Menjalar Hingga ke Rumah Tetangga

“Damkar Banjarsari merupakan pelanggan layanan Indihome yang sudah berlangganan sejak 4 Desember 2020 dengan atas nama pribadi atas nama Bapak Holid, bukan atas nama kedinasan,” kata General Manager Witel Tasikmalaya Heri Kurniawan, Senin (28/2/2022).

Ia menambahkan, pelanggan tersebut memiliki tunggakan yang belum dibayarkan pada bulan November 2021 dan Desember 2021.

Lalu, kata Heri, pada bulan Desember 2021, pelanggan mengajukan permohonan perubahan menjadi paket retensi Indihome 1P (Telepon). Karena sebelumnya paket layanan yang digunakan adalah paket Indihome 3P (Internet, TV, Telepon).

Namun, Telkom Indonesia tidak dapat memproses permintaan pelanggan, karena layanan sudah otomatis berhenti oleh sistem akibat tagihan belum dibayar.

Heri menuturkan, Damkar Banjarsari yang menggunakan nomor telepon pribadi atas nama Bapak Holid masuk ke dalam daftar pelanggan yang perangkatnya perlu dilakukan dismantle (pengambilan perangkat).

Baca Juga:Heboh, Minta Cuan ke Pengusaha Rp 15 Juta, Kasatpol PP Lebak Buka Suara: Itu Bukan Saya

“Ketika proses dismantle dilakukan, pihak Damkar dan Kecamatan Banjarsari membenarkan masih ada tunggakan yang belum dibayar. Hal itu karena berhubungan dengan kebijakan anggaran internal,” katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak