SuaraJabar.id - Sosok Achmad Soebardjo merupakan salah satu tokoh bangsa yang ikut merumuskan dasar negara ini, Pancasila. Ia tergabung di tim 9 bersama tokoh lain seperti Soekarno dan Mohammad Hatta.
Sumbangsih Achmad Soebardjo di perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini tidak main-main. Saat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dirinya pada sidang menyampaikan pesan penting terkait penyusunan dasar negara.
Saat itu, Achmad Soebardjo meminta para anggota BPUPKI untuk tidak hanya copy paste konstitusi negara lain. Ia menegaskan bahwa jika hal tersebut dilakukan maka itu satu kesalahan besar untuk negeri ini.
"Apa yang baik bagi negara-negara lain, belum tentu baik daripada suatu falsafah hidup yang asing bagi alam pikiran serta pandangan mengenai kehidupan dan dunia," ucapnya di sidang BPUPKI seperti dikutip Suara Jabar dari gramedia.com, Selasa (31/5/2022).
Ucapan ini yang kemudian mendorong para anggota BPUPKI untuk menyusun dasar negara Indonesia dengan hanya mengambil pemikiran dari filsuf terkenal.
Filsuf yang kemudian dijadikan rujukan antara lain, Voltaire, J.J. Rousseau, Montesquieu, John Lock, H. Spencer, dan Thomas Paine untuk teori individualistis; Karl Marx, Engels, dan Lenin untuk teori kelas; serta Adam Miller dan Hegel untuk teori negara kesatuan.
Achmad Soebardjo Kelahiran Karawang
Bernama lengkap Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo, tokoh bangsa ini lahir di Karawang, Jawa Barat pada 23 Maret 1896.
Saat kecil, namanya sempat menggunakan, Teuku Abdul Manaf. Namun kemudian nama tersebut diubah kedua orang tua Achmad Soebardjo atas saran dari Raden Mas Said, rekan sang ayah.
Ayah dari Achmad Soebardjo merupakan pria Aceh bernama Teuku Muhammad Yusuf. Sedangkan sang ibu bernama Wardinah yang merupakan putri Camat di Telukagung, Cirebon.
Diketahui bahwa kakeknya dari pihak ayah merupakan ulèëbalang dan ulama di wilayah Lueng Putu. Achmad Soebardjo sendiri merupakan bungsu dari empat bersaudara.
Achmad Soebardjo sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Rendah Eropa III yang berlokasi di Kramat, Jakarta. Ia kemudian sempat pindah ke SLS-B dan lulus di sana.
Sempat menimba ilmu di Sekolah Pangeran Hendrik, Achmad Soebardjo lalu masuk ke Sekolah Raja Willem (KW III) alias HBS di Salemba.
Setelah itu, Achmad Soebardjo tercatat lanjutkan pendidikan ke sekolah hukum di Negeri Belanda. Pada 1922, dia memperoleh gelar Sarjana Muda Hukum dan mendapatkan gelar sarjana penuh pada 1933 dari Univeristas Leiden.
Rumah peninggalan Achmad Soebardjo
Pada tahun lalu, publik dibuat miris dengan jejak sejarah berupa bangunan yang merupakan rumah Achmad Soebardjo. Pada April 2021, rumah Achmad Soebardjo dikabarkan sempat akan dijual oleh pihakn keluarga.
Anak pertama Achmad Soebardjo, Laksmi Pudjiwati Insia mengatakan kepada BBC Indonesia, bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu mengurus rumah yang berlokasi di kawasan Cikini, Jakarta.
Menurut cerita Laksmi, ia dan keluarganya tinggal di rumah itu pada 1942. Laksmi mengatakan sebelum tinggal di Cikini, sang ayah sempat menyewa rumah di Jalan Palem namun kemudian pindah karena biaya sewa sangat mahal.
Sebelum Rumah Soekarno diubah jadi Tugu Proklamasi saat ini, jaraknya dengan rumah Achmad Soebardjo hanya sekitar 1 kilometer.
Sayangnya rumah yang jadi sanksi bisu perjuangan Achmad Soebardjo kemudian tak terurus. Bangunan di sisi samping dan belakang rumah tersebut sempat remuk. Padahal di sisi samping itu ada ruangan yang sempat menjadi tempat menginap dari Tan Malaka.
Dikatakan oleh Laksmi, bahwa sang ibu sebelum meninggal dunia sempat menuliskan wasiat agar rumah tersebut dijual untuk kesejahteraan anak-anak dan cucunya.
Statusnya yang seorang janda juga membuat Laksmi mengaku kesulitan untuk merawat rumah bersejarah tersebut. Anak Soebardjo yang lain, Dewi Seribudiarti, menyebut keluarganya telah mengontak pemerintah terkait rencana menjual rumah itu.
Dewi bahkan menyebut sudah berkomunikasi dengan Menlu Retno Marsudi dan sudah berkirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Kabar penjualan rumah itu kemudian viral. Setelah viral itu, baru pihak pemerintah menghubungi pihak keluarga.
