Organda Ciamis Ancam Mogok Massal jika Regulasi Beli Pertalite Pakai MyPertamina Jadi Diterapkan Hari Ini

Harusnya dari jauh-jauh hari itu Pertamina melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada kami," ujar Sekretaris Organda Ciamis.

Ari Syahril Ramadhan
Jum'at, 01 Juli 2022 | 05:00 WIB
Organda Ciamis Ancam Mogok Massal jika Regulasi Beli Pertalite Pakai MyPertamina Jadi Diterapkan Hari Ini
Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite ke mobil di SPBU Coco Kuningan, Jakarta, beberapa waktu lalu. [Suara.com/Alfian Winanto]

SuaraJabar.id - Organda Kabupaten Ciamis, Jawa Barat mengancam akan menggelar mogok massal jika pemerintah jadi menerapkan aplikasi MyPertamina dalam pembelian BBM bersubsidi Pertalite dan solar.

Sekretaris Organda Ciamis, Ekky Bratakusumah mengatakan, ancaman mogok kerja akan pihaknya lakukan jika pihak Pertamina tidak menunda penerapan aturan tersebut. Serta tidak memberikan pemahaman kepada Organda tentang teknis pemakaian kebijakan itu.

“Tidak semua sopir angkutan umum itu memakai HP android dan melek digital. Jadi otomatis para sopir nantinya tidak bisa membeli BBM, dan pasti tidak bisa bekerja,” katanya, Kamis (30/06/2022).

Ekky mengaku, sampai saat ini belum ada penjelasan apapun dari pihak Pertamina mengenai rencana penerapan aplikasi MyPertamina. Padahal, seharusnya Pertamina itu melakukan sosialisasi kepada para sopir angkutan umum.

Baca Juga:Catat! Pemilik Kendaraan Roda Empat Jika Beli BBM Subsidi Harus Daftar MyPertamina, Ini Penjelasan Pertamina

“Harusnya dari jauh-jauh hari itu Pertamina melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada kami. Karena mereka juga harus tahu seperti apa kondisi daerah itu,” ungkapnya.

Menurut Ekky, para sopir angkutan umum ini baru saja mau setengah bangkit dari masa pandemi Covid-19. Akan tetapi, saat ini mulai kembali harus dihadapkan dengan kesusahan.

“Kasihan para sopir dan perusahaan angkutan. Mereka baru mau bangkit, tapi malah ada aturan penggunaan aplikasi online ini,” tuturnya.

Ekky menambahkan, Organda Ciamis akan melakukan koordinasi dengan Organda Provinsi dan Organda Pusat. Hal itu pihaknya lakukan untuk meminta kepada pemerintah agar dapat menunda kebijakan tersebut.

“Kita akan dorong pemerintah pusat untuk meminta Pertamina menunda aturan tersebut. Kalau tidak ada respon, mengapa tidak untuk mogok massal,” pungkasnya.

Baca Juga:Sumbang 449 Kasus, Jawa Barat Jadi Penyumbang Kasus Positif COVID-19 Terbanyak Kedua Setelah DKI Jakarta

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini