SuaraJabar.id - Nelayan Jawa Barat, baik yang berada di Pantai Selatan maupun Pantai Utara memiliki tiga kesamaan. Pertama kesulitan bersandar karena minimnya dermaga, sulit mendapatkan BBM bersubsidi hingga terjerat jebakan utang ke rentenir.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum setelah dirinya menerima keluhan dari nelayan di Pantai Utara dan Pantai Selatan.
"Jadi rata-rata sama, mereka ingin ada tambahan dermaga, mereka merasa dermaga kurang satu mau bersandar. Kalo wilayah itu di Pangandaran, Bekasi, secara umum Pantai Utara dan Pantai Selatan sama," kata Uu di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa (20/9/2022).
Uu menuturkan, pihaknya telah menginventarisasi persoalan minimnya dermaga bagi para nelayan. Pihaknya berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dermaga bagi para nelayan untuk memberikan kemudahan bongkar-muat.
Baca Juga:Harga Kebutuhan dan BBM Naik, Kenapa Upah Buruh Tidak Naik?
"Pemprov Jabar mengurai satu demi satu kebutuhan mereka, ini sudah diinvetarisir, diambil skala prioritas yang akan dibangun sesuai kemampuan kami," tuturnya.
Bahan Bakar Minyak (BBM) juga menjadi persoalan nelayan untuk melaut. Selama ini, tempat pengisian BBM dinilai tidak strategis. Sehingga, para nelayan harus mengeluarkan ongkos lebih demi mendapatkan BBM untuk melaut.
Apalagi, kenaikan harga BBM menambahkan pelik persoalan BBM bagi nelayan.
"Diitambah kenaikan BBM, biasa mereka agak kesulitan mendapatakan BBM solar, kemudian ditambah kenaikan, lebih sulit lagi," ucap UU.
"Meskipun diperbolehkan dengan kartu membeli solar bersubsidi, tetapi mereka ngantre, dan jauh dari dermaga, sehingga dibutuhkan lagi transport," imbuhnya.
Baca Juga:Balas Aria Bima PDIP, Demokrat: Playing Victim Itu yang Suka Menangis saat BBM Naik Era SBY
Menyikapi hal itu, lanjut UU, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina dalam hal rencana pembangunan dermaga. Setidaknya, ada 70 stasiun pengisian bahan bakar yang nantinya akan dibangun di titik-titik strategis.
"Saya minta Pertamina untuk membangun di wilayah, sekitar 70 lebih untuk dibangun," ungkapnya.
Tak sampai di situ, nelayan juga masih terkendala modal untuk melaut. Selama ini, nelayan kerap kali melakukan pinjaman kepada rentenir. Parahnya, para nelayan tak jarang merasa terjebak karena didesak menjual hasil melaut ke rentenir.
"Mereka terjebak rentenir saat mau melaut, hasil tangkapan ikan tidak sesuai harga, karena harganya ditentukan, karena uang sudah diterima sebelum melaut," jelas Uu.
"Kita sudah bicara dengan perbankan, untuk diminta memberikan kejibakan dan perhatian nelayan saat hendak melaut supaya tidak seperti sekarang," tandasnya.
