SuaraJabar.id - Komitmen pemerintah dalam menjalankan reforma agraria sesuai dengan amanah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dinilai masih sangat rendah.
Hal itu diungkapkan Aliansi Petani dan Mahasiswa Jawa Barat saat menggelar aksi Hari Tani 2022 di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (26/9/2022). Meereka menilai, perombakan dan penataan tanah untuk petani dinilai masih jauh dari status berkeadilan.
Reforma Agraria merupakan suatu upaya perombakan dan penataan ulang struktur agraria yang timpang menuju tatanan baru agraria yang berkeadilan, yakni dengan memastikan tanah untuk petani dan menjalankan fungsi sosial tanah demi terciptanya kemakmuran dan kelestarian alam.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tak menampik bahwa kondisi lahan pertanian di Jawa Barat saat ini banyak dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Namun penguasaan itu tidak diimbangi dengan penggarapan yang optimal.
Baca Juga:Kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat Disebut Masuk Radar Gandengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024
"Ternyata banyak tanah nganggur di Jabar, Setelah Saya bedah ternyata dikuasai BUMN dan swasta. Izinnya dikasi tapi tidak digarap. Dalam hati Saya mending kasih ke Rakyat," kata Ridwan Kamil saat menemui massa aksi.
Ridwan Kamil mengklaim bahwa pihaknya terus berusaha melobi BUMN dan swasta yang tidak menggarap lahan dengan maksimal. Ridwan Kamil tengah merencanakan sebuah regulasi agar tanah yang 'nganggur' bisa dipakai oleh rakyat.
"Karena mubazir itu teman setan, sampai tahun ke empat sudah lobi kemana-mana supaya perbanyak tanah nganggur disarankan aja pada mereka (rakyat). Jadi apakah nanti bentuknya Pergub atau apa Saya carikan formatnya dulu sesuai aturan," tandasnya.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Mahasiswa Petani Jabar, Anas Sodikin mengatakan, pihaknya menjadikan Hari Tani Nasional sebagai momentum dan upaya refleksi situasi agraria, nasib dan kesejahteraan petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan.
"Kami menjadikan Reforma Agraria dan kedaulatan pangan sebagai salah satu dari tujuan tercapainya kesejahteraan. Kami meyakini bahwa perombakan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, dengan redistribusi melalui Reforma Agraria, merupakan jalan untuk mewujudkan negara sejahtera dimana kemakmuran rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Anas.
Baca Juga:Erick Thohir: 336 Startup Sudah Terima Suntikan Modal dari BUMN
"Satu dari tiga prinsip negara sejahtera yakni redistibusi kekayaan secara adil dan merata termanifestasi dalam Reforma Agraria. Hal ini pula lah yang menjadi tema peringatan Aliansi Mahasiswa Petani Jawa Barat untuk Hari Tani Nasional 2022 ini, yakni “Penegakan Agraria Untuk Kedaulatan Petani”," tegasnya.
Anas menjelaskan, Reforma Agraria telah dijadikan sebagai program prioritas oleh pemerintah. Namun, sejauh ini, Reforma Agraria masih belum dijalankan secara utuh.
Di periode pertama, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasukkan Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan sebagai program prioritas dalam Nawa Cita (sembilan program prioritas). Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan kembali dilanjutkan untuk tahun 2019-2024.
Secara garis besar, target Reforma Agraria di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah redistribusi tanah seluas 9 juta hektar melalui Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).
"Dalam hal ini Jawa Barat memiliki 10 Lahan Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang harusnya bisa selesai di tahun 2021 sesuai surat edaran kepala Staf Kepresdidenan 2021 nomor 1B/T tahun 2021 tentang pembentukan tim percepatan penyelesaian konflik Agraria dan penguatan kebijakan Reforma Agraria tahun 2021," jelasnya.
Atas dasar itu, Aliansi Mahasiswa Petani Jawa Barat melayangkan tuntutan sebagai berikut;
- Jalankan Reforma Agraria sejati dan kedaulatan pangan
- DPRD provinsi Jawa Barat agar mendesak Gubernur Jawa Barat sebagai ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk menjalankan dan menyelesaikan tugas serta fungsinya sebagaimana aturan yang tercantum
- Selesaikan 10 lokasi LPRA dan konflik Agraria di Jawa Barat
- Mendesak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menegakan kedaulatan pangan
- Hapuskan diskriminasi kepada Ormas tani non-Gapoktan
- Jalankan regenerasi petani sejati bukan petani milenial
- Turunkan harga BBM bersubsidi
