Oleh karena itu, tindakan Lucky Hakim disebut tidak sesuai prosedur, meski sudah mencoba mengajukan izin.
"Kami serahkan kepada Kemendagri. Ini warning. Saya pikir enggak akan ada yang berani lagi kalau sudah seperti ini," ujar Dedi.
Sementara itu, Lucky Hakim memberikan klarifikasi terkait polemik perjalanannya. Ia menyebutkan bahwa perjalanan ke Jepang bersama keluarga telah direncanakan jauh-jauh hari, bahkan sejak akhir 2024.
Tiket perjalanan telah dibeli sejak Desember dengan jadwal keberangkatan 2 April dan rencana kembali pada 11 April 2025.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Beri Kompensasi ke Kusir Delman dan Penarik Becak, Begini Komentar Menhub
Namun, karena terdapat hari kerja antara 8—10 April, Lucky sempat mengajukan izin melalui stafnya. Sayangnya, permohonan itu ditolak karena tidak memenuhi batas waktu pengajuan minimal 14 hari kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Ia mengaku baru mengetahui adanya surat edaran Kemendagri ketika sudah berada di Jepang.
"Mungkin saya kurang teliti. Banyak surat masuk setiap hari, dan saya belum sempat membaca semuanya," ujar Lucky di Pendopo Bupati Indramayu.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Lucky menyatakan mempercepat kepulangannya ke Indonesia agar tidak meninggalkan tugas pada hari kerja.
Ia juga memastikan bahwa selama di Jepang, koordinasi dengan Wakil Bupati tetap berjalan guna menjaga pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga:Raja Juli Antoni dan Dedi Mulyadi Pimpin Aksi Penghijauan Puncak dengan 50 Ribu Bibit Pohon
Kasus ini menjadi refleksi penting tentang batas antara kepentingan pribadi dan kewajiban publik yang harus selalu dijaga oleh seorang pemimpin.
Di tengah tuntutan masyarakat yang kian tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas, pejabat publik dituntut untuk lebih peka, teliti, dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil—bahkan saat menyangkut urusan keluarga.
