SuaraJabar.id - Kebijakan terbaru dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi nampaknya langsung diterapkan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.
Hal tersebut terbukti usai Om Zein sapaan akrabnya meminta pemerintah desa untuk ikut mengawal program penguatan pendidikan berkarakter di wilayah Purwakarta, Jawa Barat.
Dia mengatakan Dinas Pendidikan Purwakarta dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Purwakarta telah menandatangani MoU atau Memorandum of Understanding tentang penguatan pendidikan berkarakter di wilayah Kabupaten Purwakarta.
Penandatanganan MoU Penguatan Pendidikan Berkarakter dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta, Purwanto dan Ketua Apdesi Purwakarta Denden Pranayuda di kantor Dinas Pendidikan Purwakarta, pada Senin, 5 Mei 2025.
Baca Juga:Dari 'Gubernur Konten' ke Ajakan Kerjasama: Drama Baru Dedi Mulyadi dan Kaltim
Penandatangan MoU itu disaksikan langsung oleh Ketua Umum DPP Apdesi Asep Anwar Sadat, pengurus Apdesi Jawa Barat, serta DPK Apdesi se-Purwakarta.
Saepul Bahri Binzein atau Om Zein menyampaikan, dengan adanya MoU, para kepala desa dan perangkat desa di wilayah Purwakarta akan terlibat dalam program penguatan pendidikan berkarakter yang telah digulirkan Pemkab Purwakarta.
Keterlibatan kepala desa dan perangkat desa ini berupa pengawasan lingkungan sekolah di desanya masing-masing.
"Jadi nanti perangkat desa akan melakukan pengawasan, seperti jika ada siswa yang nongkrong di jam sekolah atau melakukan hal tak sepatutnya akan ditangani oleh pihak desa," katanya, dilansir dari Antara Senin 5 Mei 2025
Tidak hanya itu, para kepala desa juga nantinya akan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah maupun orang tua jika mendapati ada siswa nakal di desanya.
Baca Juga:Transformasi Pendidikan Dimulai, Digitalisasi Sekolah untuk Generasi Masa Depan
Bupati mengimbau kepada para orang tua yang anaknya nakal, untuk melakukan komunikasi dengan kepala desa, guna mencari solusi terkait persoalan yang terjadi.
"Para orang tua boleh mengadu ke pak kades soal anaknya yang nakal, atau jika ingin anaknya ikut pendidikan di markas TNI boleh mengusulkan kepada kepala desa masing-masing," katanya..
Ketua Umum DPP Apdesi Asep Anwar Sadat mengapresiasi penandatanganan MoU Apdesi Purwakarta dengan Dinas Pendidikan tentang penguatan pendidikan berkarakter.
"Ini sinergitas dan kolaborasi demi penguatan dan akselerasi program penguatan pendidikan berkarakter di Purwakarta," kata Anwar Sadat dilansir dari Antara.
Gubernur Dedi Mulyadi dan Kebijakan Terbarunya
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan program pendidikan karakter yang kontroversial dengan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer untuk pembinaan.
Program ini bertujuan untuk memperkuat karakter dan disiplin siswa melalui pelatihan semi-militer yang melibatkan TNI dan Polri.
Meskipun mendapat dukungan dari beberapa pihak, seperti Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, program ini juga menuai kritik dari Komnas HAM dan pengamat pendidikan yang khawatir terhadap dampak psikologis dan potensi pelanggaran hak asasi manusia.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program ini dilakukan atas persetujuan orang tua siswa dan bertujuan untuk memberikan solusi nyata terhadap kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan.
Ia juga menyatakan bahwa pendekatan ini bukan bentuk pemaksaan, melainkan upaya pembinaan karakter bagi siswa yang sulit diatur. Namun, pengamat pendidikan menilai bahwa pendekatan militeristik dapat memberikan stigma negatif bagi siswa dan memperparah kondisi psikologis mereka, serta menekankan pentingnya peran sekolah dan orang tua dalam mendidik anak-anak.
Program ini telah dilaksanakan di beberapa daerah, seperti Purwakarta dan Bandung, dengan melibatkan puluhan siswa yang mengikuti pendidikan karakter di barak militer. Meskipun demikian, perdebatan mengenai efektivitas dan dampak jangka panjang dari program ini masih berlangsung di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan.
