- Anggaran Nantinya Digunakan Dedi Mulyadi Untuk Perbaikan Pasca Demo
- Berikut adalah daftar fasilitas dan aset yang menjadi korban amuk massa
SuaraJabar.id - Di tengah puing-puing dan kerugian ekonomi pasca-demonstrasi anarkis di Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat gebrakan tak terduga.
Ia berencana memangkas dan merealokasi sejumlah pos anggaran, dengan target utama adalah biaya perjalanan dinas anggota DPRD Jawa Barat.
Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Dana yang tadinya disiapkan untuk kunjungan kerja ke luar provinsi hingga luar negeri itu akan dialihkan sepenuhnya untuk mengobati luka-luka Kota Bandung.
Mulai dari perbaikan fasilitas publik yang hancur hingga membantu pemulihan ekonomi warga yang terdampak.
Baca Juga:Ancaman Serius di Cianjur: Viral Ajakan Jarah Rumah 50 Anggota DPRD, Polisi Siaga Penuh
Berbicara di hadapan wartawan di Gedung Sate, Bandung, pada Senin (1/9/2025), Dedi Mulyadi mengonfirmasi bahwa rencana ini mendapat lampu hijau dari pihak legislatif.
Menurutnya, DPRD sendiri yang memberikan sinyal untuk melakukan pergeseran anggaran demi kepentingan yang lebih mendesak.
"Kita bantu. (Pakai dana Pemprov) Iya, kita bantu. Karena DPRD-nya nih lagi ngasih ke kita peluang untuk perbaikan-perbaikan. Banyak katanya mau digeserin," kata Dedi dilansir dari Antara.
Kebijakan ini menjadi angin segar di tengah keprihatinan publik atas kerusakan masif yang terjadi akibat kericuhan pada 29-30 Agustus 2025 lalu.
Gubernur Dedi Mulyadi memiliki alasan strategis di balik keputusannya. Menurut analisisnya, dampak politik dari gelombang demonstrasi kemungkinan akan mereda dalam waktu singkat.
Baca Juga:Situasi Memanas, Bupati Bogor Instruksikan Seluruh ASN Lepas Baju Dinas Selama 4 Hari
Namun, luka ekonomi yang ditimbulkan akan terasa jauh lebih lama dan menyakitkan bagi masyarakat.
Oleh karena itu, prioritas utama pemerintah saat ini adalah bagaimana mempercepat pemulihan ekonomi agar tidak berlarut-larut.
"Jadi yang di pikiran saya itu kalau politiknya mungkin dalam pekan ini sudah selesai. Tetapi ekonomi yang ditimbulkan itu akan panjang. Nah, kita ini bagaimana agar tidak panjang," jelasnya.
Rencana ini bukan isapan jempol semata. Ketua DPRD Jawa Barat, Bucky Wibawa, membenarkan adanya pembahasan mengenai perampingan anggaran tersebut.
Ia secara spesifik menyatakan setuju untuk memangkas anggaran perjalanan dinas ke luar negeri.
Namun, untuk perjalanan dinas ke luar provinsi, Bucky menyebut hal itu masih dalam tahap diskusi lebih lanjut antara pihak DPRD dan Pemprov Jabar.
