Dedi Mulyadi Gagas Revolusi Perumahan: Rumah Subsidi Bukan untuk Elite, Keadilan Sosial Harga Mati

SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara lantang menegaskan komitmennya untuk mereformasi sistem pembangunan perumahan di wilayahnya.

Visi ini jelas memastikan perumahan lebih berpihak kepada masyarakat miskin dan membebaskannya dari kepentingan elite serta praktik gratifikasi yang merugikan tegas Dedi Mulyadi atau sapaan akrab KDM.

Dedi Mulyadi menyerukan perubahan fundamental yang bukan hanya tentang membangun fisik, tetapi juga membangun keadilan sosial.

Hal ini disampaikan Dedi dalam peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan bertajuk 'Imah Merenah, Hirup Tumaninah' (Rumah Layak Huni, Hidup Tenang) dan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Sabuga Bandung, Kamis malam. Sebuah langkah konkret untuk mengukuhkan visi tersebut.

Baca Juga:Kementerian Perumahan dan Bank Mandiri Sosialisasi KPP untuk Percepat Program 3 Juta Rumah

Dedi Mulyadi menyoroti pola pembangunan perumahan yang selama ini cenderung eksklusif dan hanya menguntungkan segelintir pihak, tanpa memperhatikan prinsip keadilan sosial yang fundamental.

Ia menegaskan bahwa sudah saatnya pengembang properti memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar.

"Setiap keuntungan yang diperoleh pengembang, harus ada bagian yang dikembalikan untuk rakyat. Minimal bangun satu atau dua kampung layak huni untuk warga miskin," ujar Dedi dilansir dari Antara.

Dedi mencontohkan bagaimana ketimpangan ini terlihat nyata di beberapa daerah.

"Saya turun langsung ke Karawang, bersihkan bangunan liar pakai alat berat. Lalu bupati siapkan anggaran, rumah warga kita bangun. Tidak boleh rakyat kecil hidup berdampingan dengan rumah mewah tanpa keadilan," tegasnya. sambil menyoroti kasus di Bekasi dan Karawang, di mana kawasan elit terus tumbuh sementara warga sekitar masih tinggal di lingkungan kumuh.

Baca Juga:Kenapa Banyak Korban PHK di Jawa Barat? Ini Jawaban Dedi Mulyadi

Tak hanya menyoroti kontribusi pengembang, Dedi Mulyadi juga mengkritisi lemahnya tata kelola di sektor perumahan. Ia menyebut praktik kontraktor dan mandor nakal yang kerap merugikan tukang dan pedagang kecil sebagai masalah serius.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi dan keadilan di sepanjang rantai pembangunan.

Lebih lanjut, visi pembangunan perumahan ini juga mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan keselarasan dengan karakteristik wilayah.

Dedi memberikan contoh inovatif pembangunan rumah bambu di daerah rawan bencana seperti Sukabumi, Garut Selatan, dan Bandung Utara sebagai solusi berkelanjutan yang aman dan terjangkau.

"Kita ingin bangun *brand* rumah rakyat, bukan hanya bangunan, tapi simbol keadilan sosial. Rumah subsidi tipe 36 tidak boleh diubah jadi rumah mewah yang memicu kecemburuan," ucap Dedi.

Dedi Mulyadi optimis bahwa jika Jawa Barat mampu menyerap 30 persen dari target nasional program perumahan bersubsidi sebesar 350 ribu unit, dampak ekonominya akan dirasakan langsung oleh masyarakat bawah. Efek berantai ini akan menghidupkan sektor-sektor terkait.

"Toko bangunan hidup, sopir angkut hidup, kuli bangunan hidup, tukang kayu ikut sejahtera. Ini ekosistem pembangunan yang sehat dan adil," tuturnya, menggambarkan bagaimana reformasi ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.