-
Tiga Kades di Karawang (Purwadana, Wadas, Sukamakmur) sempat bersitegang karena offset wilayah saat pengerukan sungai untuk penanganan banjir.
-
Gubernur Dedi Mulyadi turun tangan langsung, memediasi Kades agar berkolaborasi menyelesaikan masalah banjir, mengakhiri ego sektoral lokal.
-
Gubernur membagi tugas spesifik: Sukamakmur memantau, Wadas menertibkan bangunan liar, dan Purwadana fokus infrastruktur teknis seperti pintu air.
SuaraJabar.id - Persoalan banjir di wilayah penyangga ibu kota seperti Karawang, Jawa Barat seringkali bukan hanya soal teknis, tetapi juga koordinasi lapangan yang rumit. Baru-baru ini, tensi politik lokal di Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, sempat memanas. Tiga Kepala Desa (Kades) terlibat ketegangan serius terkait pelaksanaan proyek pengerukan sungai yang vital bagi ribuan warga.
Ketiga pemimpin desa tersebut adalah Kades Purwadana E Heryana, Kades Wadas Jujun Junaedi, dan Kades Sukamakmur Dede Sudrajat. Gesekan ini bermula dari kesalahpahaman di lapangan, di mana salah satu Kades dianggap melakukan tindakan offset alias bekerja melampaui batas wilayah administrasi desanya saat mengeksekusi pengerukan sungai. Alih-alih bersinergi, ego sektoral sempat menghambat percepatan penanggulangan bencana ini.
Melihat situasi yang kontraproduktif, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, langsung mengambil langkah taktis. Dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang langsung turun ke lapangan dan solutif, Dedi memanggil ketiga Kades tersebut untuk duduk bersama dan menyelesaikan benang kusut birokrasi ini.
Pertemuan tersebut membuahkan hasil manis. Sang Gubernur berhasil meredam ego masing-masing pihak dan mengubah ketegangan menjadi pembagian tugas yang jelas. Poin utamanya adalah keselamatan warga dari ancaman banjir tahunan, bukan siapa yang paling berjasa.
Baca Juga:Diduga Rampas Sertifikat Jaminan Utang Rp500 Juta, Kades di Bekasi Terancam Dipolisikan
"Ketiga kepala desa di Karawang kini sudah bersepakat untuk bersama-sama menyelesaikan problem banjir di daerahnya masing-masing," kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, dilansir dari Antara.
Langkah ini dinilai cerdas oleh pengamat kebijakan publik, karena proyek pengerukan ini sejatinya adalah program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur. Sinergi di tingkat tapak (desa) adalah kunci keberhasilan proyek raksasa ini.
Agar tidak ada lagi istilah offset atau tumpang tindih kewenangan, Gubernur Dedi Mulyadi langsung membagi habis tugas spesifik kepada ketiga Kades tersebut. Strategi ini mirip dengan manajemen krisis korporasi, di mana setiap manajer lini memiliki KPI (Key Performance Indicator) yang jelas.
Untuk tugas Kades Sukamakmur (Dede Sudrajat) bertanggung jawab sebagai "mata elang". Tugas utamanya adalah memantau debit dan aliran air dari jalan Interchange Karawang Barat. Selain itu, ia wajib mengidentifikasi bangunan liar (bangli) yang memakan badan sungai dan menghambat aliran air.
Kades Wadas (Jujun Junaedi) mendapat tugas sebagai eksekutor lapangan dalam hal penertiban. Ia berwenang melakukan pembongkaran bangunan yang bermasalah secara hukum dan teknis, serta mengawal proses penertiban agar tetap kondusif dan humanis.
Baca Juga:7 Fakta Mencengangkan Kasus Pengantin Pesanan WNI Asal Sukabumi
Kades Purwadana (E Heryana) sendiri fokus pada infrastruktur teknis. Tugasnya meliputi merapikan saluran air di luar area utama, membangun pintu air yang efisien, serta melakukan lobi strategis agar pihak swasta (Resinda) memberikan izin akses jalan demi kelancaran alat berat.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa rekonsiliasi ini bukan sekadar seremonial jabat tangan. Fokus utamanya adalah pengurangan risiko banjir di Telukjambe Timur yang selama ini menjadi momok bagi sektor industri dan pemukiman warga.
