-
Pemerintah bekerja sama dengan Persagi untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi guna memastikan kelancaran operasional program Makan Bergizi Gratis di seluruh wilayah pelosok Indonesia.
-
Persagi siap mengerahkan ribuan anggotanya untuk mengisi kelangkaan tenaga ahli gizi, sementara pemerintah berkomitmen memberikan status pegawai negeri sipil bagi mereka yang bertugas di dapur-dapur pengelola program tersebut.
-
Selain pemenuhan tenaga ahli, percepatan sertifikasi laik higiene sanitasi terus dilakukan terhadap ribuan satuan pelayanan agar standar keamanan pangan terpenuhi demi kesuksesan implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis.
Tercatat 449 SPPG bahkan gagal saat tes Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Penyebab kegagalannya beragam, mulai dari bangunan yang tidak standar (54%), peralatan (26%), hingga penjamah makanan (14%).
Untuk mempercepat proses, Nanik meminta Kementerian Dalam Negeri agar menginstruksikan Pemda memproses pengajuan SLHS secara manual, mengingat ribuan pengajuan masih terkendala sistem komputerisasi.
“Kita perlu cepat, saya berharap minggu depan sudah lebih banyak lagi SPPG yang sudah memiliki SLHS,” harapnya.
Baca Juga:Target 1.300 Dapur MBG: Peluang Emas Ekonomi Lokal yang Nilainya Mengalahkan APBD Banten
