Masyarakat didorong melakukan urban farming dan beternak mandiri untuk menjaga stabilitas pasokan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis serta mengatasi potensi kelangkaan pangan akibat tingginya permintaan dapur operasional.
Pemerintah Daerah perlu mengoordinasikan potensi komoditas spesifik tiap desa guna menciptakan penyangga bahan baku yang efektif, memperpendek rantai distribusi, dan mendukung keberlanjutan pasokan pangan bergizi secara nasional.
Program MBG membuka peluang besar bagi pelaku UMKM untuk menjadi pemasok, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memicu perputaran ekonomi daerah yang signifikan melampaui nilai APBD provinsi tertentu.
SuaraJabar.id - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menjelaskan bahwa pasokan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG), adalah dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pengadaan bahan baku.
Saat ini lebih dari 15 ribu dapur BGN telah didirikan di seluruh penjuru tanah air, sementara peningkatan permintaan beberapa komoditas seperti sayur, telur dan buah-buahan mulai dirasakan di beberapa daerah.
Hal ini ternyata menimbulkan kelangkaan barang dan juga kenaikan harga. Untuk itu, diperlukan keterlibatan masyarakat untuk menjaga kestabilan pasokan pangan dengan berkebun dan berternak di halaman rumah.
“Urban farming atau bercocok tanam di halaman rumah bisa menjadi bagian dari solusi, agar daerah tidak terlalu bergantung pada rantai distribusi yang panjang,” ujar perwira tinggi polisi bintang dua dalam forum lintas sektor yang mempertemukan para relawan SPPG, UMKM, perangkat wilayah, serta dinas teknis itu.
Baca Juga:Wakil Kepala BGN Geram Program Makan Bergizi Gratis Terhambat Konflik Internal
Menurut Sony, langkah ini akan lebih efektif jika diarahkan oleh Pemerintah Daerah.
“Pemda dapat mengoordinasikan produksi sesuai potensi desa. Misalnya satu desa fokus menanam wortel, desa lain menanam pisang, dan desa berikutnya beternak ayam petelur atau pedaging. Dengan pola seperti ini, daerah memiliki penyangga bahan baku untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG yang terus meningkat,” ujarnya.
Hampir 200 pelaku UMKM menyambut gembira acara lintas sektor yang memperluas usaha mereka itu. Rini Damayanti, Ketua DPC HIPMIKIMDO (Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia) Kota Serang, menilai banyak manfaat yang diperoleh dalam forum ini.
“Sebagai pengusaha UMKM, kegiatan ini adalah kesempatan yang sangat besar dan berharga bagi kami untuk menaikkan level UMKM (semakin dihargai),” ujarnya.
Rini juga menyampaikan bahwa ia kini tengah menyiapkan proposal untuk diajukan kepada sejumlah dapur MBG di wilayah Banten.
Baca Juga:BGN Ancam Suspend Mitra Makan Bergizi Gratis yang Nakal
“Kami sangat berminat menjadi supplier dapur MBG karena dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas produksi kami sehingga memperbaiki taraf hidup,” kata dia.
Menurut juru bicara BGN Dian Fatwa, kegiatan lintas sektor adalah langkah awal yang penting dalam memperkuat rantai pasok lokal.
“Forum ini menegaskan perlunya kolaborasi erat antara masyarakat, pelaku UMKM, dan pemerintah daerah guna memastikan keberlanjutan pasokan pangan bergizi dalam Program MBG,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Daerah Provinsi Banten, Komarudin sudah melihat hasil nyata program MBG khususnya bagi keluarga miskin karena mengurangi beban pengeluaran belanja termasuk penyerapan tenaga kerja.
“Dapur MBG baru separo yang dibangun. Bila target 1300 dapur MBG terpenuhi, akan terjadi perputaran ekonomi senilai 12 trilyun rupiah, sementara APBD provinsi Banten hanya 11 trilyun rupiah,” ujarnya.
Karena itu pula, Pemerintah Provinsi Banten terus berbebah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG di Tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten.
Mereka juga tengah menyediakan kantor bagi Satgas MBG di pendopo Kantor Gubernur Banten, sebagai bentuk dukungan penuh Pemerintah Provinsi Banten terhadap program MBG.
