-
Pemerataan Layanan Publik Bupati Rudy Susmanto berkomitmen membangun Mal Pelayanan Publik di Bogor Barat dan Timur guna mendekatkan layanan serta mengurangi beban jarak masyarakat menuju pusat pemerintahan di Cibinong.
-
Pendorong Ekonomi Wilayah Pembangunan MPP terintegrasi ini ditargetkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung UMKM dan menggerakkan aktivitas ekonomi agar berjalan selaras dengan pelayanan publik yang efisien.
-
Target dan Inovasi Pelayanan Proyek MPP direncanakan mulai dibahas pada 2027 dengan target operasional tahun 2028, sebagai bentuk inovasi pelayanan publik yang terintegrasi, cepat, dan mudah dijangkau seluruh warga.
SuaraJabar.id - Bagi warga Kabupaten Bogor yang tinggal di ujung wilayah Barat seperti Jasinga atau wilayah Timur seperti Jonggol, mengurus administrasi kependudukan seringkali menjadi perjalanan jauh yang melelahkan.
Harus menempuh jarak puluhan kilometer menuju pusat pemerintahan di Cibinong tentu memakan waktu dan biaya.
Namun, di awal tahun 2026 ini, Bupati Bogor Rudy Susmanto membawa angin segar dan solusi konkret untuk mengatasi masalah klasik tersebut.
Dalam momentum pelantikan pejabat di VIVO Mall, Sukaraja, Jumat (2/1/2026), Rudy menegaskan komitmennya untuk mendesentralisasi pelayanan publik.
Baca Juga:Adu Megah Dua Ikon Jabar: Masjid Nurul Wathon Ngebut 8 Bulan vs Al Jabbar Telan Dana Triliunan
Ia menyadari bahwa dengan populasi jumbo yang mencapai lebih dari 6 juta jiwa dan wilayah yang sangat luas, pelayanan publik yang hanya terpusat di Cibinong sudah tidak lagi relevan dan efisien.
Pemerintah Kabupaten Bogor kini menargetkan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di dua wilayah strategis, yakni Bogor Barat dan Bogor Timur.
Kedua wilayah ini diproyeksikan bukan hanya sebagai satelit, melainkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri.
“Pelayanan harus mendekat ke masyarakat. Warga di wilayah barat dan timur tidak boleh selalu dibebani jarak dan waktu untuk mengurus layanan ke Cibinong,” ujar Rudy dengan tegas.
Rencana ini bukan sekadar wacana. Rudy memaparkan timeline yang jelas. Pembahasan anggaran dan perencanaan teknis bersama DPRD Kabupaten Bogor dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2027.
Baca Juga:Siap-siap Ramadan! Masjid Raya di 40 Kecamatan Bogor Bakal Dirombak, Ini Bocoran Anggarannya
Ini adalah langkah strategis untuk memastikan infrastruktur pelayanan publik yang dibangun benar-benar matang dan sesuai kebutuhan zaman.
Nantinya, warga tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor dinas. Konsep MPP menawarkan one stop service, di mana berbagai layanan mulai dari perizinan usaha, administrasi kependudukan (KTP/KK), hingga layanan dinas lainnya tersedia dalam satu atap.
“Inilah konsep pelayanan publik ke depan. Terintegrasi, cepat, dan dekat dengan masyarakat,” tegas Rudy.
Jika semua berjalan sesuai rencana, Rudy menargetkan pada tahun 2028, masyarakat di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur sudah dapat menikmati fasilitas ini sepenuhnya tanpa harus bermacet-macetan menuju Cibinong.
Visi Rudy tidak berhenti pada urusan kertas dan stempel. Kehadiran MPP di wilayah pengembangan juga didesain untuk menjadi trigger ekonomi.
Dengan adanya pusat layanan, traffic manusia akan meningkat, yang otomatis akan menggerakkan sektor riil di sekitarnya, termasuk UMKM.
