- Yayasan Kasih Palestina mengadakan diskusi di Jakarta pada 6 Februari 2026 membahas nasib Gaza pasca pembentukan Board of Peace (BOP).
- Infrastruktur Gaza hancur parah (83%) membutuhkan dana triliunan, sementara BOP belum memberikan kejelasan rekonstruksi walau Indonesia iur $1 Miliar.
- Lembaga kemanusiaan sepakat membentuk Indonesia Gaza Inisiatif (IGI) untuk segera membantu pemulihan Gaza bersamaan pengawalan aspirasi Palestina.
SuaraJabar.id - Yayasan Kasih Palestina menginisiasi pertemuan untuk membahas mengenai kondisi warga Gaza Pasca dibentuknya Board of Peace (BOP) yang digagas oleh Presiden AS, Donald Trump.
Diskusi Terbuka Bertemakan Nasib Gaza Pasca Board Of Peace yang berlangsung di Jakarta, Jumat (6/2/2026), dihadiri beberapa lembaga kemanusiaan lain mulai dari Yayasan Harapan Amal Mulia, Yayasan For Humanity hingga Yayasan Amal Bakti Dunia Islam (Abadi).
Nasib warga Gaza, Palestina sendiri belum pulih pasca gencatan senjata, namun muncul Board of Peace (BOP).
Padahal, kebutuhan warga Gaza untuk tetap bisa bertahan hidup tak bisa menunggu para pemimpin dunia untuk menghasilkan tindakan.
Baca Juga:Amal Mulia Salurkan Bantuan Bagi Ratusan Ribu Penerima Manfaat di Dalam dan Luar Negeri
Kondisi ini, mengetuk hati beberapa pimpinan lembaga kemanusiaan di Indonesia untuk segera bertindak.
"Sebagai lembaga kemanusiaan yang intens menyalurkan bantuan masyarakat Indonesia ke Palestina, kami sering berkomunikasi langsung dengan perwakilan masyarakat Gaza," kata Direktur Yayasan Kasih Palestina, Nandang Cahya.
"Dan faktanya memang sangat menyedihkan, mereka butuh bantuan kita sekarang,'' ungkapnya menambahkan.
Lebih lanjut Nandang menuturkan, kondisi Gaza benar-benar hancur. Sebanyak 83 persen infrastruktur mulai dari masjid, rumah sakit, sekolah, klinik dan pemukiman warga hancur akibat perang selama dua tahun kemarin.
Untuk merekonstruksi Gaza seperti semula, kata Nandang, para ahli menyebutkan butuh anggaran hingga Rp 1.100 triliun lebih.
Baca Juga:Kasih Palestina Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera dan Korban Perang Gaza
Sementara itu, kehadiran BOP ini belum memberikan kejelasan terkait rekonstruksi di Gaza. Bahkan, keberadaannya masih menimbulkan polemik, terutama setelah Presiden Prabowo menandantangani keikutsertaan Indonesia didalamnya.
Bahkan, Indonesia membayar iuran sebesar 1 Miliar Dollar AS atau senilai Rp 17 triliun.
Meski banyak yang ragu, ditambah dengan tidak dilibatkannya perwakilan Palestina di BOP ini, Nandang menilai kehadiran Indonesia dan beberapa negara Islam didalam organisasi ini diharapkan bisa mewakili aspirasi masyarakat Palestina.
"Dan pemerintah pun sudah menyatakan kalau BOP ini melenceng dari tujuannya, Indonesia akan menarik diri," ungkapnya.
"Jadi ya, kita dukung sambil terus berusaha membantu masyarakat Palestina untuk tetap bisa bertahan," jelas Nandang.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Yayasan Harapan Amal Mulia, Agis Muhsin, mengatakan kondisi masyarakat Gaza sudah sangat darurat. Kebutuhan paling dasar saja seperti air dan makanan sulit untuk didapatkan.
"Banyak sumur pompa yang telah dibangun sebelumnya, dihancurkan oleh tentara Israel,"ungkap Agis.
Lebih lanjut Agis menuturkan, ladang-ladang perkebunan milik masyarakat Gaza pun turut hancur. Untuk itu, dia berharap bisa mengajak masyarakat untuk membangun sarana produksi makanan di Gaza sehingga mereka tidak lagi kelaparan.
Selain itu, kehadiran Indonesia di Board of Peace bisa lebih mempercepat akses penyaluran bantuan untuk masyarakat Gaza.
Kondisi kesehatan masyarakat Gaza pun berada di titik nadir. Menurut Direktur Yayasan For Humanity, Rifky Abdullah, selain puluhan ribu korban meninggal akibat perang, ratusan ribu korban luka-luka belum sepenuhnya bisa tertangani.
Hal ini diperparah dengan kondisi buruknya sanitasi di hampir seluruh lokasi pengungsian sehingga bisa menimbulkan penyakit.
"Bantuan kemanusiaan terkait penanganan kesehatan pun harus menjadi prioritas," ungkap dia.
Kehadiran Board of Peace sebaiknya, menurut Rifky, harus mampu memberikan penanganan kedaruratan masyarakat Gaza jika memang ingin menghilangkan persepsi negatif dari masyarakat dunia.
Menurut Ketua Yayasan Amal Bakti Dunia Islam (Abadi), Lalu Lauhul Hamdi, infrastruktur dasar yang juga harus segera diperbaiki di Gaza adalah sekolah.
"Jangan sampai, kondisi yang sudah hancur ini menghancurkan juga masa depan anak-anak Gaza," ungkap dia.
Melalui mini seminar ini, beberapa lembaga kemanusiaan ini memiliki kesamaan cara pandang terhadap penanganan Gaza pasca perang.
Mereka juga meminta supaya Board of Peace yang dibentuk Presiden AS Donald Trump bisa lebih mempercepat proses perdamaian permanen di Jalur Gaza dengan menghadirkan aspirasi masyarakat Palestina.
Berbagai lembaga kemanusiaan ini juga mendukung langkah pemerintah untuk bisa menjadi pengawas pelaksanaan peta damai di Gaza sekaligus mengawal aspirasi masyarakat Gaza.
"Kami juga bersepakat untuk bersama-sama membantu masyarakat Gaza untuk bisa segera pulih melalui gerakan bernama Indonesia Gaza Inisiatif (IGI)," ungkap Hamdi.
IGI menurut Hamdi, bukanlah lembaga baru melainkan sebuah komunitas yang memiliki kebulatan tekad untuk segera beraksi untuk membantu masyarakat Gaza.
Untuk itu, Hamdi mengaku dirinya dan lembaga-lembaga lainnya akan mengajak para tokoh, lembaga kemanusiaan dan masyarakat untuk bergabung dalam gerakan ini dan beraksi secepatnya untuk memulihkan Gaza.
Sementara itu, dalam kesempatan itu hadir pula Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Palestina di Indonesia, Shaker Abu Shukor.
Menurutnya, masyarakat Palestina, khususnya di Gaza sangat membutuhkan bantuan dari saudara-saudaranya yang ada seluruh dunia, termasuk Indonesia.
"Kami berharap, upaya rekonstruksi dari IGI ini bisa direalisasikan seiring dengan kesepakatan damai permanen di Gaza tanpa menghilangkan aspirasi masyarakat Gaza, Palestina," pungkasnya
Kontributor : Rahman
