- Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, kecewa kualitas pembangunan halte BRT serampangan, memicu permintaan perbaikan.
- Proyek BRT dikomandoi Kemenhub RI, namun Dishub Jabar memfasilitasi tuntutan Pemkot Bandung untuk perbaikan segera.
- Pengerjaan titik *off corridor* BRT yang berantakan di pusat kota kini sedang diperbaiki bertahap oleh kontraktor pusat.
SuaraJabar.id - Wajah cantik tata kota Bandung belakangan ini ternoda oleh pengerjaan proyek infrastruktur yang dinilai jauh dari kata estetis.
Puncaknya, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia secara mengejutkan membekukan izin pembangunan mega proyek Bus Rapid Transit (BRT) yang tengah berlangsung di jantung kotanya.
Sikap tegas sang Wali Kota pada Senin (16/3/2026) itu tentu bukan tanpa alasan. Ia menemukan sejumlah titik pengerjaan halte (off corridor) BRT yang dieksekusi dengan sangat serampangan.
Bagi Farhan, kualitas pekerjaan yang berantakan tersebut sama sekali tidak mencerminkan citra sebuah proyek transportasi massal bertaraf nasional yang menelan anggaran fantastis.
Baca Juga:Lebih Awal Lebih Tenang: Hindari Puncak Mudik, Puluhan Ribu Perantau Serbu Terminal Guntur Garut
Aduan warga yang merasa terganggu pun tak bisa lagi dibendung. Titik-titik pekerjaan yang paling disorot karena kondisinya yang acak-acakan berada di urat nadi lalu lintas kota, seperti Jalan L.L.R.E. Martadinata (Riau) tepat di depan Taman Pramuka, sepanjang Jalan Merdeka, hingga kawasan elite Jalan Ir. H. Juanda (Dago).
Di Dago sendiri, ada dua titik fatal yang dikeluhkan, yakni di sekitar Dago 101 dan depan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
Melihat bola panas mulai bergulir antara Pemkot Bandung dan proyek pusat, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat akhirnya angkat bicara meredam situasi.
Kepala Dishub Jawa Barat, Dhani Gumelar, menjelaskan duduk perkaranya. Ia menegaskan bahwa proyek BRT ini sejatinya bukanlah gawean langsung pemerintah daerah, melainkan dikomandoi langsung oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
Namun, terkait isu "pembekuan izin" yang santer diberitakan, Dhani memberikan klarifikasi bernada diplomatis.
Baca Juga:"Uangnya Ada, Tapi Takut Dipenjara": Ironi Dedi Mulyadi Tahan Puluhan Miliar THR PPPK Jabar
“Sebenarnya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dari Kemenhub-lah yang langsung memegang kendali konstruksi BRT ini. Nah, kalau soal narasi pembekuan izin, informasi yang kami terima tidak se-ekstrem itu. Pemkot Bandung pada dasarnya hanya meminta perbaikan karena menilai pengerjaan proyeknya belum sesuai standar operasional yang baik,” papar Dhani, Selasa (17/3/2026).
Dhani tak menampik fakta pahit di lapangan. Keluhan warga Kota Kembang soal cara kerja kontraktor pusat yang tidak rapi dalam membangun infrastruktur off corridor (halte dan pedestrian penunjang BRT) memang valid adanya.
Atas dasar teguran keras dari Pemkot Bandung tersebut, Dishub Jawa Barat tak tinggal diam. Sebagai kepanjangan tangan provinsi, mereka langsung "menyentil" dan menjalin komunikasi serius dengan PPK Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub agar segera melakukan evaluasi total dan perbaikan (rework).
“Kekinian, proses perbaikan titik-titik off corridor BRT yang bermasalah itu sedang digenjot secara bertahap. Pihak kontraktor dan PPK Kemenhub saat ini sedang fokus merapikan seluruh pekerjaan mereka yang masih berantakan di lapangan,” tutur Dhani memastikan tindak lanjutnya.
Bagi warga Bandung yang sudah tak sabar mencicipi transportasi modern, tak perlu khawatir proyek ini mangkrak permanen. Dhani menggaransi, palu proyek akan kembali diayunkan sesegera mungkin.
“Apabila seluruh perbaikan pekerjaan off corridor BRT di Kota Bandung sudah dinyatakan selesai, rapi, dan sesuai standar yang disepakati, maka proyek pembangunan BRT ini akan langsung dilanjutkan,” janjinya.
