- Pemerintah membuka peluang penambahan anggaran bagi lembaga pengawas dan aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan program strategis nasional.
- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penguatan lembaga pengawasan guna mencegah kebocoran anggaran negara dan menindak tegas praktik tindak pidana korupsi.
- Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan penambahan dana tersebut dianggap sebagai investasi efisien demi menjamin seluruh uang rakyat tersalurkan dengan tepat.
SuaraJabar.id - Pemerintah membuka peluang untuk menambah alokasi anggaran bagi lembaga pengawas dan aparat penegak hukum (APH) seperti Kejaksaan dan KPK.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa penambahan dana tersebut bukanlah kendala selama tujuannya adalah untuk memperketat ruang gerak praktik korupsi, terutama dalam pelaksanaan program-program strategis nasional.
Langkah ini dipandang sebagai bentuk investasi keamanan anggaran negara agar setiap rupiah yang dikucurkan benar-benar sampai ke penerima manfaat tanpa kebocoran.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/6/2026), Prasetyo Hadi menekankan bahwa penguatan sistem pengawasan adalah prioritas utama pemerintah saat ini.
Baca Juga:Pangkas Waktu ke Palabuhanratu, Jalan Malasari-Cianten Bakal Ditembuskan ke Sukabumi
Menurutnya, biaya yang dikeluarkan untuk memperkuat fungsi audit dan monitoring jauh lebih efisien dibandingkan potensi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
"Kalau kemudian itu menjadi bagian dari konsekuensi penguatan pengawasan, kami pikir tidak ada masalah karena lebih baik menambah anggaran untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Prasetyo Hadi kepada awak media.
Pernyataan tersebut menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6).
Prasetyo menjelaskan arahan Presiden tidak hanya ditujukan untuk pengawasan Program MBG, melainkan seluruh program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.
Menurut dia, Presiden meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawas, seperti Kejaksaan Agung, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
Baca Juga:Kabar Baik Pengendara Sukabumi - Bogor, Jembatan Pamuruyan Baru Mulai Beroperasi
"Kalau membutuhkan penguatan untuk disampaikan kepada Bapak Presiden, memang semangatnya kita betul-betul berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini," ujarnya.
Prasetyo menambahkan seluruh program pemerintah pada dasarnya telah berada dalam mekanisme pengawasan. BPKP sebagai auditor internal pemerintah secara rutin melakukan pengawasan terhadap proses yang berlangsung di kementerian dan lembaga.
"BPKP adalah auditor internal keuangan pemerintah dan seluruh kementerian serta lembaga secara rutin mendapat pengawasan terhadap seluruh proses yang berjalan di masing-masing instansi," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan terhadap penguatan lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum untuk menangani dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara.
Dalam forum konsolidasi BGN di Sentul, Bogor, Rabu (3/6), Presiden meminta BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, dan aparat penegak hukum lainnya menyampaikan kebutuhan yang diperlukan guna memperkuat pelaksanaan tugas mereka.
"Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi," kata Presiden.
