- Boni Hargens mengapresiasi pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri di Kabupaten Sukabumi pada Senin, 14 September 2026.
- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen memperketat pengawasan impor ilegal demi melindungi industri dan pekerja tekstil domestik.
- Langkah strategis tersebut berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa sekaligus wujud penegakan hukum ketenagakerjaan oleh institusi kepolisian.
SuaraJabar.id - Analis politik dan hukum Boni Hargens mengapresiasi pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri yang dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan terhadap pekerja di tengah tekanan industri nasional.
Apresiasi itu disampaikan menyusul pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam peringatan HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSP TSK) di Kabupaten Sukabumi, Senin (14/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sigit menegaskan komitmen Polri memperketat pengawasan impor ilegal yang dinilai mengancam daya saing industri tekstil dalam negeri. Pengawasan mencakup pintu masuk barang, kelengkapan dokumen impor hingga peredaran produk di pasar domestik.
Menurut Boni, Desk Ketenagakerjaan tidak sekadar menjadi mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga menunjukkan perhatian Polri terhadap persoalan yang dihadapi pekerja.
Baca Juga:BRI Resmi Luncurkan BRImo Taiwan untuk Diaspora Indonesia
"Desk ini merupakan konkretisasi nyata dari komitmen Polri dalam menegakkan hukum di sektor ketenagakerjaan, yang pada saat yang sama mencerminkan komitmen moral institusi untuk berpihak pada nasib para buruh domestik serta mendukung kebijakan pemerintah dalam penguatan industri dalam negeri," ujar Boni yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Rabu (16/9/2026).
Ia menilai pengawasan impor ilegal dan penguatan mekanisme penyelesaian persoalan ketenagakerjaan menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan industri sekaligus melindungi tenaga kerja domestik.
