- Seluruh fraksi partai politik di DPR RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
- Pengajuan tersebut dilakukan oleh perwakilan dari setiap fraksi partai politik dalam rapat pimpinan bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen.
- Usulan HMP tersebut tidak otomatis memberhentikan Wakil Presiden, melainkan harus melalui tahapan mekanisme konstitusional yang berlaku di parlemen.
SuaraJabar.id - Tekanan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Seluruh fraksi partai politik di DPR RI secara resmi menyampaikan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan polemik dokumen ijazah Gibran.
Pengajuan tersebut disampaikan dalam rapat pimpinan DPR RI bersama perwakilan seluruh fraksi partai politik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Masing-masing fraksi menyerahkan dokumen usulan HMP kepada pimpinan DPR sebagai bagian dari proses politik dan konstitusional yang tengah bergulir.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, yang memimpin rapat tersebut, mempersilakan setiap fraksi menyampaikan usulannya secara bergiliran.
"Sehubungan dengan hal itu, kami mempersilakan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulannya. Sesuai dengan urutan partai saja ya," kata Saan saat membuka rapat.
Baca Juga:Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran, Demonstran di Bandung Soroti Agraria Hingga Program MBG
Fraksi PDI Perjuangan menjadi pihak pertama yang menyampaikan usulan. Perwakilan PDIP, Dolfie OFP, menyebut sebanyak 14 anggota fraksinya ikut mengajukan HMP.
Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar melalui Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa terdapat 13 anggota fraksi yang turut menandatangani usulan tersebut.
Dukungan juga datang dari Fraksi Partai NasDem. Sugeng Suparwoto yang mewakili fraksinya menyatakan seluruh anggota NasDem sepakat mengajukan HMP. Menurutnya, langkah tersebut ditempuh karena tidak ada jalan lain yang dinilai bisa diambil.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Muhammad Khozin juga menyerahkan usulan HMP. Sebanyak 14 anggota fraksi tercatat ikut menandatangani pengajuan tersebut.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan dukungan melalui Mardani Ali Sera. Ia menyebut sebanyak 28 anggota fraksinya ikut mengajukan HMP.
Baca Juga:Politisi PDIP Sukabumi Copot Foto Gibran di Ruang Kerja
Dukungan serupa disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Sarifudin Sudding. Dalam penyampaiannya, ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Menurut Sudding, berdasarkan putusan kedua lembaga tersebut, surat keterangan ijazah Gibran dinyatakan batal dan tidak sah demi hukum.
Fraksi Partai Demokrat juga masuk dalam daftar pengusul. Benny K Harman dan Hinca Panjaitan mewakili fraksinya dengan menyampaikan bahwa sebanyak 18 anggota Demokrat ikut mengajukan HMP. Mereka menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan.
Fraksi Partai Gerindra menjadi fraksi terakhir yang menyampaikan usulan. Melalui Azis Subekti, Gerindra menyatakan sebanyak 11 anggotanya ikut mengajukan HMP.
Keterlibatan seluruh fraksi partai politik dalam pengajuan tersebut menunjukkan bahwa polemik terkait dokumen pendidikan Gibran telah berkembang menjadi persoalan politik di parlemen.
Meski demikian, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat bukan berarti Wakil Presiden otomatis diberhentikan dari jabatannya. Usulan tersebut masih harus melalui tahapan dan mekanisme konstitusional sesuai ketentuan perundang-undangan.
