Bey Machmudin: Perlu Langkah Nyata Semua Pihak untuk Antisipasi Bencana

SuaraJabar.id - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyebut diperlukan langkah nyata dari semua pihak untuk mengantisipasi bencana alam hidrometeorologi di musim penghujan ini.

"Perlu ada langkah-langkah nyata dari setiap stakeholders dalam melakukan mitigasi struktural dan nonstruktural demi mengantisipasi bencana hidrometeorologi," kata Bey dalam webinar "Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Basah (Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem, Abrasi, dan Lahan Longsor) di Provinsi Jawa Barat" di Bandung, Kamis (19/12/2024).

Hal tersebut diperlukan, kata Bey, karena berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) curah hujan dengan kategori tinggi dan sangat tinggi diprediksi akan mendominasi wilayah Jabar selama periode Desember 2024-Februari 2025.

"Dapat mengakibatkan 61 kecamatan atau 9,73 persen kecamatan di Jawa Barat memiliki tingkat potensi banjir tinggi dan 340 kecamatan atau 54,23 persen kecamatan memiliki tingkat potensi banjir menengah," ucapnya.

Di samping itu, ada pula prakiraan terjadinya pergerakan tanah pada Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Sebanyak 491 kecamatan atau 78,31 persen kecamatan di Jabar berpotensi pergerakan tanah tinggi, terutama daerah yang berbatasan dengan tebing dan lereng," tuturnya.

Bey menyebutkan bahwa salah satu upaya Pemprov Jabar adalah meningkatkan sosialisasi dan informasi prakiraan cuaca peringatan dini, serta risiko bencana sehingga dapat mengambil langkah-langkah antisipatif yang diperlukan bagi kabupaten/kota hingga kecamatan.

Pemprov Jabar juga telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem, Abrasi, dan Tanah Longsor di Provinsi Jabar, mulai 8 Oktober 2024 sampai 31 Mei 2025.

"Hal ini tentunya belum cukup, namun perlu adanya langkah-langkah nyata dari setiap stakeholders dalam melakukan mitigasi struktural dan nonstruktural," tutur Bey.

Baca Juga: Sampah di TPS Caringin Menggunung Hingga 4 Meter, Begini Komentar Pj Gubernur Jabar

Ia juga mengungkap, beberapa kejadian bencana hidrometeorologi basah di Jabar akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa penanggulangan bencana memerlukan peran serta semua pihak sampai ke tingkat desa/kelurahan sebagai aparatur paling dekat dengan masyarakat.

Diharapkan upaya penanggulangan bencana menjadi lebih cepat, tepat, dan terpadu sehingga mampu meminimalkan dampak bencana.

Bey juga menuturkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 308 Tahun 2024 tentang Klaster Penanggulangan Bencana, salah satu tugas klaster penanggulangan bencana adalah membangun kolaborasi dan mobilisasi multipihak secara strategis dan efektif di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota pada tahap prabencana, darurat bencana, dan pascabencana.

"Sehingga webinar ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan kita semua dalam menghadapi bencana ke depan dan meningkatkan koordinasi antar-stakeholders dan masyarakat di wilayah rawan, serta dapat meminimalkan dampak bencana," tuturnya.

Sementara Plt Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar Anne Heramdianne Adnan menuturkan, webinar yang dilaksanakan merupakan bagian dari tindak lanjut Rapat Tingkat Menteri yang digelar di Jakarta oleh Kementerian Koordinator PMK, serta informasi cuaca dari BMKG sehingga diperlukan kesiapsiagaan atas potensi bencana hidrometeorologi di Jawa Barat.

Peserta yang mengikuti webinar antara lain Kalak BPBD se-Jabar, Kadis Damkar se-Jabar, perangkat daerah lingkup provinsi/kabupaten/kota, stakeholders klaster penanggulangan bencana mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satpol PP, Dinas Pertanian, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, serta Dinas Perumahan dan Permukiman.