SuaraJabar.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memastikan dua kontraktor yang tidak melaksanakan kewajibannya membangun 32 rumah tahan gempa di Kecamatan Cugenang mengembalikan dana sebesar Rp1,9 miliar pada Senin (13/1/2025).
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Cianjur, Nurzein, di Cianjur, Minggu (12/1/2025), mengatakan kedua kontraktor diduga melakukan pemalsuan dokumen mulai dari tanda tangan penerima hingga tanda tangan dan cap Bupati Cianjur.
"Sehingga 42 kepala keluarga warga Kampung Cisarua, Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang melaporkan hal tersebut ke BPBD Cianjur, dan tercatat 32 kepala keluarga sudah mencairkan bantuan stimulan dengan total Rp1.920.000.000," kata Nurzein dilansir ANTARA.
Hal tersebut diketahui setelah perwakilan warga datang ke Kantor BPBD Cianjur yang mempertanyakan pencairan bantuan stimulan yang tidak pernah mereka terima. Diduga pihak kontraktor melakukan pencairan dengan menggunakan dokumen dengan tanda tangan palsu penerima.
Bahkan diduga kuat kontraktor juga menggunakan tanda tangan dan cap palsu Bupati Cianjur, karena setelah dicek dari 42 korban bencana penerima dana stimulan ada dana gempa bagi 32 kepala Keluarga yang sudah dicairkan karena syaratnya sudah terpenuhi.
"Setiap berkas masuk langsung dikonfirmasi tim teknis, setelah dinyatakan lengkap dilanjutkan proses pencairan sesuai prosedur karena tidak dicairkan pihaknya dapat dituntut kontraktor," katanya.
Dia menjelaskan, ketika rumah yang dibangun tidak dimanfaatkan penerima berpotensi menjadi kerugian negara, sehingga pihaknya meminta dua kontraktor membuat surat pernyataan untuk mengembalikan dana gempa itu paling lambat pada Senin (13/1/2025).
"Keduanya menyanggupi mengembalikan uang pembangunan rumah korban gempa yang sudah dicairkan sebanyak 32 kepala keluarga itu karena tidak ditempati pemilik dan sudah merugikan negara," katanya.
Sementara perwakilan warga Kampung Cisarua, Desa Sarampad sempat mendatangi Kantor BPBD Cianjur guna mempertanyakan keberadaan dana bantuan stimulan pembangunan rumah rusak akibat gempa bagi 42 kepala keluarga yang sudah dicairkan oknum kontraktor.
Baca Juga: Diskannak Garut: 160 Ekor Sapi Terjangkit PMK, Dua Mati
Pasalnya mereka yang tinggal di zona merah Sesar Cugenang menolak relokasi mandiri dan ke perumahan di Kecamatan Cilaku, Mande dan Cianjur karena berbagai alasan, sehingga memilih tetap bertahan di perkampungan lama.
"Namun kami mendapat informasi kalau dana stimulan yang kami dapatkan sudah dicairkan oknum kontraktor tahun 2023, sehingga kami mencari kepastian karena dari 42 kepala keluarga yang mengajukan tidak pernah mencairkan bantuan," kata perwakilan warga, Vit Christian.
Bahkan warga membawa bukti pencairan bantuan stimulan 100 persen yang tidak pernah mereka tanda tangani atau rumah yang mereka tempati kembali diperbaiki, sehingga warga menduga dokumen yang dicantumkan palsu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 19 Oktober: Klaim 19 Ribu Gems dan Player 111-113
- Bukan Main-Main! Ini 3 Alasan Nusakambangan, Penjara Ammar Zoni Dijuluki Alcatraz Versi Indonesia
Pilihan
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
Terkini
-
Mobil Ketua Karang Taruna Bogor Dihancurkan OTK! Bukan Pencurian Biasa, Ada Dugaan Teror Serius
-
Krisis Air PDAM Tirta Kahuripan Kian Parah, Netizen Kepung Medsos Desak Dedi Mulyadi Turun Tangan
-
Dedi Tantang Purbaya Buka Data! Bantah Endapkan Triliunan Uang Rakyat di Deposito
-
Dedi Mulyadi Murka Dituding Timbun Dana Rp4,17 T, Tantang Menkeu Purbaya Buka Data Daerah Lain
-
Geger! Respons Pemangkasan Dana Pusat, Dedi Mulyadi Pangkas Jam Kerja ASN di Jabar