Dedi Mulyadi Siap Bantu Penyelesaian Kendala PDSS di SMAN 7 Cirebon, Dukung Tambahan Honor Bagi Operator

SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menyatakan kesiapannya untuk membantu penyelesaian kendala dalam Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) di SMAN 7 Cirebon, Jabar, agar para siswa tetap dapat mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

Ia menegaskan komitmennya untuk mendukung kelancaran proses pendaftaran SNBP, dengan menambah tenaga operator PDSS dan mengupayakan solusi melalui komunikasi dengan kementerian terkait.

“Kita harus segera menyelesaikan kendala ini agar siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi tidak terhambat. Saya juga mendukung penambahan honor bagi petugas operator dan meminta jumlahnya ditambah menjadi lima orang,” ujar Dedi di SMAN 7 Cirebon pada Jumat (7/2/2025).

Ia memastikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait agar portal PDSS dapat diakses tanpa kendala, sehingga para siswa dan orang tua tidak mengalami kecemasan.

Baca Juga: Akses Gerbang Tol Karawang Timur Hancur, Dedi Mulyadi: Jasa Marga Harus Perbaiki...Warga Lewat Bayar Nggak Utang

“Saya akan telepon langsung Dirjen, yang penting bukan memperbanyak masalah, tetapi menyelesaikannya. Saya datang ke sini supaya permasalahan ini cepat selesai,” katanya dikutip ANTARA.

Ia mengungkapkan kalau SMAN 7 Cirebon bukan satu-satunya sekolah yang mengalami kendala dalam sistem PDSS. Sebelumnya, pihaknya telah meninjau kondisi serupa di SMAN 4 Karawang.

Dia menjamin akan mendatangi sekolah lain di Jabar, yang menghadapi permasalahan serupa.

“Saya belum tahu berapa banyak sekolah yang terdampak. Namun kalau jumlahnya banyak, pasti saya datangi semuanya agar cepat selesai,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya evaluasi terhadap penyebab kendala PDSS, baik dari sisi sistem maupun faktor personil.

Baca Juga: Pelajar SMAN 4 Karawang Gagal Daftar SNBP, Dedi Mulyadi Kasih Solusi

Menurutnya, jika permasalahan disebabkan oleh keterbatasan jaringan atau kurangnya tenaga administrasi yang memenuhi kualifikasi, maka hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara.