Jubir JAI Bongkar Detik-detik Pembubaran Perkemahan Pemuda Ahmadiyah Depok

SuaraJabar.id - Sebuah insiden yang mencederai kebebasan berkumpul dan berserikat kembali terjadi di Kota Depok, Jawa Barat.

Kegiatan perkemahan pemuda yang diselenggarakan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dibubarkan oleh pihak kepolisian setelah mendapat tekanan dari massa aksi, Jumat (5/6/2026).

Langkah aparat keamanan ini memicu pertanyaan besar bagi publik, mengapa negara justru memilih membubarkan kegiatan warga yang sah secara hukum dibandingkan melindungi mereka dari intimidasi kelompok tertentu?

Juru Bicara dan Sekretaris Pers PB JAI, Yendra Budiana, mengungkapkan kejanggalan dalam proses pembubaran tersebut.

Menurutnya, saat proses negosiasi berlangsung, pihak kepolisian tidak mampu menunjukkan surat perintah tertulis sebagai landasan administratif untuk menghentikan kegiatan.

“Iya betul (dibubarkan), tapi kita belum tahu pihak yang membubarkannya ini siapa. Dalam negosiasi, kami minta suratnya dari kepolisian, tapi tidak ada surat tertulisnya,” ujar Yendra dihubungi SuaraJabar.

Data di lapangan menunjukkan bahwa polisi melakukan pembubaran setelah menghitung jumlah massa penolak yang mengatasnamakan Forum Ukhuwah Islamiah, yang jumlahnya diperkirakan hanya sekitar 50 hingga 150 orang.

Yendra menjelaskan bahwa peserta perkemahan tersebut murni terdiri dari anak-anak dan remaja dengan jumlah di bawah 1.000 orang.

Mirisnya, hak ratusan anak untuk menikmati kegiatan luar ruang (camping) harus terhenti karena intervensi kelompok kecil.

Baca Juga: Kegiatan Perkemahan Pemuda Ahmadiyah di Depok Dibubarkan Polisi

“Kegiatannya tidak ada dakwah, itu murni kegiatan camping saja untuk anak-anak dan remaja. Harapan kita, seharusnya mereka mendapat perlindungan dan pengayoman dari kepolisian karena jumlah kelompok penekan itu tidak terlalu banyak,” tegas Yendra.

Pembubaran ini dipandang sebagai preseden buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia. Yendra mempertanyakan konsistensi negara dalam melindungi warga negaranya.

Jika setiap kegiatan masyarakat yang normal harus dibubarkan hanya karena ada segelintir pihak yang tidak suka, maka keamanan hukum bagi rakyat menjadi terancam.

“Kenapa sebuah kegiatan warga negara yang diperbolehkan oleh negara, kalau ada pihak yang melakukan tekanan, justru kelompok yang mengganggu itu tidak dicegah? Kenapa kegiatannya yang harus bubar?,” tanya Yendra retoris.

Ia menyamakan analogi ini dengan sebuah sekolah, "Jika ada kelompok kecil yang tidak suka pada sekolah tersebut dan mendemo, apakah lantas sekolah tersebut harus dibubarkan," tanya dia kembali.

Saat ini JAI melakukan prioritas utama, yakni memastikan seluruh anak-anak dan remaja yang menjadi peserta perkemahan dapat kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Namun secara jangka panjang, kasus ini akan dikawal untuk memastikan integritas hukum di Indonesia.