SuaraJabar.id - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat berencana membangun moda transportasi Light Rail Transit (LRT) dari Stasiun Pondok Cina, Jalan Margonda ke Harjamukti atau kawasan Cibubur. Biaya pembangunan tersebut diperkirakan akan mencapai Rp 600 miliar.
Terkait rencana itu, pengamat Transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Djiko Setijowarno menyarankan lebih baik menata transportasi umum di Depok. Kata dia, Dana APBD Kota Depok dapat membangun lebih 15 koridor bus sistem transit di kota tersebut.
"Mengacu pada penyelenggaraan yang sudah berjalan di Jawa Tengah memerlukan sekitar Rp 15 miliar untuk setiap koridor. Nantinya permasalahan teknis tidak banyak masalah. Namun masalah sosial yang lebih mengemuka," kata Djoko ketika dihubungi Suara.com, Sabtu (16/3/2019).
Penataan transportasi kata dia, konsepnya membeli layanan atau buy the service itu bisa diterapkan di Kota Depok.
Baca Juga:Caleg PPP Jadi Korban Helikopter Jatuh di Tasikmalaya, PPP: Kami Syok
Menurutnya, Pemkot Depok tidak perlu membeli sejumlah armada bus yang diperlukan, tetapi operator transportasi umum yang membeli armada dan pengemudi sudah mendapat gaji bulanan.
"Tinggal Pemkot Depok membuat UPT yang khusus mengawasi operasional transportasi umum dan menjalankan standar operasional (SOP,)" katanya.
![Pengunjung saat mengikuti uji coba kereta ringan atau Light Rapid Transit (LRT), Jakarta, Rabu (29/8). [Suara.com/Muhaimin A Untung]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2018/08/29/83461-uji-coba-lrt-jakarta.jpg)
Selain itu, konsep yang dinilai tepat untuk menata transportasi umum di Kota Depok adalah menggeser bukan menggusur.
Ia menuturkan, pengusaha angkutan kota yang sudah beroperasi diminta bergabung membentuk badan hukum yang nantinya bisa menerima subsidi untuk mengoperasikan transportasi umum.
Saat ini lanjut Djoko, terdapat 3.500 unit angkutan kota yang terdata di Dinas Pergubungan (Dishub) Depok, dari total hanya 50 persen yang beroperasi di Kota Depok.
Baca Juga:Posisi Rommy di TKN Jokowi Akan Digantikan Setelah PPP Tunjuk Plt Ketum
"Transportasi umum yang bagus dapat mengubah wajah Kota Depok," ujar Djoko.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, pembangunan LRT itu sudah ada di Rencana Induk Tata Transportasi (RITJ) pada 2022.
"Rencana Misibility Studi (MS) sudah disusun Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk perlintasan transportasi LRT Pondok Cina-Harjamukti, Kecamatan Cimanggis," kata Dadang, Rabu (13/3/2019).
Sementara, terkait rencana pengarapan LRT itu masih dalam proses kajian dan proses pendanaan sebesar Rp 600 miliar.
Dana tersebut, kata dia, mengunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok, Kementerian Perhubungan, dan yang paling besar adalah dari pihak swasta.
"Nanti bentuknya investasi untuk membangun LRT, merangkul pihak swasta," ujar Dadang.
