SuaraJabar.id - Kepala Bidang Hukum Sekretaris Daerah Kota Depok, Jawa Barat, Salviadona Tri Pratita mengatakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelengara Kota Religius (PKR) yang ditolak Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Depok yang dipimpin Hendrik Tangke Allo diajukan masih dalam bentuk summary atau ringkasan kasar.
Jadi kata dia, draf Raperda PKR ini belum finalisasi dan masih terbuka terkait saran, masukan, dan perbaikan oleh DPRD Depok seperti setiap fraksi-fraksi.
"Belum final masih panjang pembahasanya, kini sudah ditolak oleh DPRD Depok," kata Salviadona, kepada Suara.com, Senin (20/5/2019).
Ada pun isi draf Raperda Penyelengaraan Kota Religius:
Baca Juga:Kritik Raperda Religius Depok, Politikus PSI: Mereka Punya Kepentingan
A. LATAR BELAKANG :
Bahwa masyarakat Kota Depok adalah masyarakat religius yang senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat dan kemuliaan berdasarkan norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma kesopanan sebagai tuntunan dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga Pemerintah Daerah perlu mendorong setiap upaya masyarakat untuk senantiasa menyeru dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan tercela sehingga terwujud suasana kehidupan kemasyarakatan yang harmonis, rukun, damai, aman, tertib dan tenteram; bahwa upaya mewujudkan suasana kehidupan kemasyarakatan yang harmonis, rukun, damai, aman, tertib dan tenteram perlu dilakukan secara terpadu, sistematik dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan swasta.
B. POKOK-POKOK PIKIRAN
1. Landasan Filosofis
Pandangan ahli peraturan perundang-undangan M. Solly Lubis [Lubis, 1989], menyatakan bahwa landasan filosofis adalah dasar filsafat atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara.
Baca Juga:Bedah Isi Raperda Kota Religius Depok, PSI: Pasal Karet dan Diskriminatif
Peraturan perundang-undangan sebagai dasar landasan filosofis dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada prinsipnya terdapat pandangan yang menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita-cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya pandangan yang menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan. Salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah selaku otoritas tertinggi dalam sebuah negara memiliki kewajiban untuk mengantisipasi pertumbuhan populasi yang terus meningkat, mengantisipasi permasalahan lingkungan, mengantisipasi masalah kecemburuan sosial, meningkatkan kebutuhan integrasi tata kota dan kebutuhan kualitas layanan yang efektif dan efisien serta memenuhi hak-hak sosial masyarakat.
