Indeks Terpopuler News Lifestyle

Beroperasi Sejak 2018, Polisi Tangkap Dokter Gigi Gadungan di Bekasi

Dwi Bowo Raharjo | Muhammad Yasir Senin, 10 Agustus 2020 | 15:21 WIB

Beroperasi Sejak 2018, Polisi Tangkap Dokter Gigi Gadungan di Bekasi
Ilustrasi dokter gigi dan pasiennya. (Shutterstock)

Tersangka tidak pernah berkuliah di Fakultas Kedokteran Gigi.

SuaraJabar.id - Subdit III Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya menangkap dokter gigi gadungan berinisial ADS yang telah melakukan praktik kedokteran dengan peralatan dokter gigi secara ilegal.

Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu telah bertahun-tahun membuka praktik tanpa surat izin praktik (SIP) dan surat tanda registrasi (STR) di Klinik Antoni Dental Care, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan selama membuka praktik ilegal, tersangka ADS menggunakan peralatan dan atribut selayaknya dokter gigi untuk meyakinkan korban. Padahal, yang bersangkutan tidak pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi.

"Tersangka ADS, pernah menjadi asiten dokter gigi dibeberapa klinik kedokteran gigi, namun tersangka tidak pernah berkuliah di Fakultas Kedokteran Gigi, tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter dari Konsil Kedokteran Indonesia," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (10/8/2020).

Berdasar hasil pemeriksaan sementara, tersangka ADS mengaku telah membuka praktik sejak tahun 2018. Dia mengaku membuka praktik ilegal tersebut semata-mata untuk memperoleh keuntungan.

"Klinik Antoni Dental Care sudah beroperasi sejak sekitar tahun 2018, dan melayani puluhan pasien setiap bulannya dan meraup keuntungan jutaan rupiah," ungkap Yusri.

Dari tangan tersangka, Yusri menyampaikan pihaknya turut menyita sejumlah barang bukti. Beberapa barang bukti yang diamankan di antaranya pelbagai macam obat gigi, alat medis, dokumen-dokumen, baju praktik kedokteran dan kuitansi pembayaran.

Atas perbuatannya, tersangka ADS dijerat dengan Pasal 77 jo Pasal 73 ayat (1) dan atau Pasal 78 jo Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Kemudian, Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) dan atau Pasal 75 ayat (3) Jo Pasal 32 ayat (1) dan atau Pasal 76 Jo Pasal 36 dan atau Pasal 77 Jo Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

"Pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 150 juta," pungkas Yusri.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait