SuaraJabar.id - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, penghargaan Bintang Mahaputera yang akan diberikan pada Gatot Nurmantyo bukan untuk membungkam deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu.
Menurutnya, pemberian penghargaan Bintang Mahaputera murni didasarkan pada jasa-jasa Gatot. Tidak ada hubungannya dengan gerakan politik Gatot.
"Ndak ada urusan bungkam membungkam, ndak ada urusan diskriminasi ini haknya dia untuk mendapatkan itu," kata Mahfud dalam pernyataan pers secara virutal sebagaimana dilansir Suara.com, Kamis (5/11/2020).
Gatot berhak mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputera atas jasa-jasanya, terutama selama menjabat Panglima TNI periode 2015-2017.
Baca Juga:Jokowi Beri Gatot Bintang Mahaputera, Refly: Bisa Jadi Untuk Menjinakkan
Gatot seharusnya mendapatkan penghargaan dari negara pada Agustus 2020, tetapi ditunda karena bulan itu banyak sekali tokoh yang mendapatkan penghargaan. Penghargaan untuk Gatot akan diberikan November ini.
"Nah, ditundanya memang waktu itu dijadikan bulan November, karena tidak boleh lewat dari bulan Desember, gitu," kata Mahfud.
Gelar Pahlawan Nasional dan Bintang Mahaputera akan diberikan pemerintah pada sejumlah tokoh pada 10 dan 11 November 2020.
Tokoh yang memperoleh gelar Pahlawan Nasional adalah Sutan Muhammad Amin Nasution dan Raden Said Soekanto. Amin asal Aceh berjasa dalam persiapan ikrar Sumpah Pemuda, dia juga pernah menjabat gubernur Sumatera Utara.
Soekanto merupakan Kepala Kepolisian RI pertama di Indonesia dengan jabatan Komisaris Jenderal Polisi. Dia pendiri Akademi Polisi yang sekarang bernama Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian bersama Djoko Sutono, Supomo, dan Sultan Hamengkubuwono IX.
Baca Juga:Menko Polhukam Mahfud MD: Habib Rizieq Akan Dideportasi
Sedangkan tokoh yang memperoleh gelar Bintang Mahaputera ialah Gatot Nurmantyo dan Arief Hidayat. Arief Hidayat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015-2018 dan Gatot adalah Panglima TNI periode 2015-2017, sebelumnya menjabat Kepala Staf TNI AD.
"Ya, semua mantan panglima dan semua mantan menteri serta pimpinan lembaga negara yang selesai satu periode juga dap
